“Di sini masyarakat wajib bertanya, buat apa ngutang terus, Bu Sri Mulyani? Beliau juga tidak bisa meredam ambisinya Pak Prabowo. Banyak program yang tidak produktif dan sekadar buang-buang anggaran, yang jadi korban, (contoh) di Pati yang PBB naik,” tegas Bhima.
Ia menambahkan, masalah semakin pelik ketika Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari utang yang tidak terpakai karena tidak terserap dengan baik, justru digunakan untuk belanja-belanja tidak tepat sasaran, seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Kopdes belum siap, tapi sudah mau dikasih pinjaman (lewat SAL) dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Korbannya PBB, Himbara, dan Kopdes merah putih sendiri,” jelasnya.
Bhima mengingatkan, kondisi ini bisa menciptakan moral hazard di masyarakat dan berisiko menimbulkan masalah sistemik terhadap fiskal maupun sektor keuangan.
“Kalau Kopdes bisa dapat pinjaman dari Himbara yang sumbernya dari SAL, dari APBN, masyarakat bisa berpikir ini tidak apa-apa, tidak perlu dikembalikan. Ini sangat berbahaya,” tandasnya
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi 2026: Solusi Alternatif & Dampak ke APBN
Syahganda Nainggolan Sebut Hanya Soekarno dan Prabowo Presiden Ideologis, Ini Alasannya
Buni Yani Kritik KPK: Fokus ke Kasus Fadia Arafiq, Abaikan Dugaan ke Keluarga Jokowi?
Jokowi dan Langkah Politik Menuju 2029: Analisis Pakar Soal Pengaruh dan Dukungan ke PSI