Hasanuddin menilai, kerumitan tersebut karena pilihan pembuktian melalui proses hukum.
"Konsekuensinya, baru dalam sejarahnya di era reformasi, mantan presiden terlibat persoalan hukum (meskipun dalam kapasitas pelapor)," terang Hasanuddin.
Padahal kata Hasanuddin, jika saja Jokowi dapat memperlihatkan ijazah aslinya kepada para pihak yang mempertanyakan, maka polemik akan berakhir.
"Polri (Bareskrim) dapat memfasilitasi atau mengundang para pihak terkait (UGM) dan para penggugat (Roy Suryo dkk) dan melibatkan saksi atau pihak independen, maka pertemuan ini dapat mempercepat penyelesaian," tuturnya.
"Bukan sebaliknya, proses hukum pembuktian, yang dimulai dari penyelidikan. Dan tentu saja, mengakibatkan prosesnya menjadi panjang dan menimbulkan berbagai spekulasi," pungkas Hasanuddin.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
IPW Kritik Keras Febrie Belum Ditahan, Desak Prabowo Copot Jaksa Agung ST Burhanuddin
Perubahan Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet: Ini Penjelasan Mensesneg
Prabowo Syok Temukan Kerusakan Indonesia Stadium Akibat Salah Urus, Dana Rp Ribuan Triliun Raib
Sidang Etik 6 Pimpinan KPU RI: Pelanggaran Administrasi Dokumen Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019