“Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata,” ujarnya.
Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, hingga pelayanan haji, kata Pangi, tidak boleh diserahkan pada pejabat yang salah urus.
“Program-program ini adalah janji super premium presiden kepada rakyat. Menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya loyalitas menteri terhadap presiden dan rakyat, bukan kepada kelompok atau kepentingan pribadi.
“Menteri yang jadi beban, apalagi yang sudah tiga kali diingatkan, tidak layak dipertahankan. Reshuffle bukan untuk balas budi, tapi untuk menyelamatkan kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan rakyat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pangi menilai beberapa pos kementerian perlu mendapat perhatian khusus dalam evaluasi kali ini. Di antaranya Menteri Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Permukiman, Menteri Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan PDT, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
“Satu tahun sudah cukup kesempatan untuk menilai siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya numpang jabatan. Jika reshuffle dilakukan dengan tepat, Prabowo akan memiliki tim yang solid untuk menuntaskan janji-janji besarnya kepada rakyat,” tutupnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Gus Yahya Tantang Rais Aam Makzulkan Dirinya di Muktamar PBNU
Roy Suryo Bersumpah: Demi Allah Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi Tidak Ada
Prabowo Perintahkan Audit Empat RS Papua Usai Tragedi Ibu Hamil
Ahmad Ali Terang Benderang Lecehkan Megawati