Whoosh Berbuntut Utang Rp116 Triliun, Sekjen PDIP Ungkap Megawati Lebih Usulkan Hal Ini ke Jokowi

Dalam perjalanan pembangunan Whoosh, Jokowi melakukan perubahan peraturan yang mengatur tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana proyek kereta cepat tersebut.

Awalnya, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015, di mana kesepakatan pembangunan KCJB tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akan tetapi, lima tahun kemudian ketentuan itu berubah.

Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB.

Dalam pasal 4 ayat 2 Perpres Nomor 93 Tahun 2021 mengatur bahwa pendanaan lainnya seperti diatur ayat 1 huruf c, dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional (proyek KCJB) dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.

Menurut pasal tersebut, pembiayaan yang berasal dari APBN dilakukan dengan penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium, dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium.

"Saat itu, kita juga melihat ada beberapa perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara," tutur Hasto.

Terlepas dari sejumlah masukan dari PDIP, Hasto menyebut, keputusan untuk melanjutkan proyek pembangunan Whoosh tetap saja ada di tangan Jokowi.

Dan Jokowi terus tancap gas menggenjot proyek Whoosh hingga resmi beroperasi mulai 2 Oktober 2023.

"Tapi ketika itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya tentu itu keputusan dari Presiden," ujar Hasto.

PDIP Sudah Beri Masukan 3 Kali

Hasto Kristiyanto mengungkap, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebenarnya sudah tiga kali memberi masukan mengenai rencana dibangunnya proyek Whoosh kepada Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden.

Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan, seperti aspek geologis di wilayah Bandung.

Menurutnya, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan program yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.

"Sebagai partai politik, kami telah memberikan masukan-masukan sekitar tiga kali terkait dengan hal tersebut," ujar Hasto.

"Apalagi kita melihat potensi terkait dengan aspek-aspek geologis yang di kawasan Bandung yang juga harus menjadi perhatian."

"Bahkan, dijelaskan kepada para kepala daerah kita agar membuat program-program yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat dan mengangkat harkat martabat rakyat, khususnya sektor-sektor ekonomi kerakyatan."

"Itu yang harusnya menjadi skala prioritas

Sumber: Tribunnews