Pasalnya, sebelum penetapan gelar pahlawan pada 10 November 2025, survei yang dirilis KedaiKopi menyebut sebanyak 80,7 persen masyarakat Indonesia setuju Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Lanjut Rocky, hal itu menjadi problem dalam dinamika politik yang berimbas pada pemahaman sejarah.
“Nah, di situ problemnya bahwa politik akhirnya hanya ditentukan oleh hasil survei, bahwa ada semacam upaya untuk bukan sekadar memalsukan sejarah, tapi membuat sejarah itu berubah menjadi permainan survei, sejarah menjadi permainan statistik,” jelasnya.
Ia menyayangkan para tokoh beraliran kiri yang kini duduk di kabinet justru diam dengan fenomena tersebut.
“Apalagi kalau kita mau ucapkan secara jujur, itu fraksi kiri di kabinet tidak bersuara. Menteri-menteri yang berasal dari kalangan kiri itu mengiyakan hasil survei,” tandasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia