Kritik Ahok lebih dalam lagi. Ia menjelaskan bahwa sebagian kalangan memandang Pilkada bukan sebagai ajang kompetisi program kerja, melainkan kompetisi kecurangan. "Pilkada ini adalah keunggulan curang, bukan keunggulan menjual program untuk rakyat," tegas Ahok yang langsung viral.
Menurutnya, sistem yang transparan dan langsung justru ditolak oleh elite yang merasa nyaman dengan ruang untuk berbuat curang. Mekanisme pemilihan langsung dinilai mempersempit ruang transaksi politik gelap.
Solusi Menurut Ahok: Perbaiki Sistem, Jangan Kembali ke Masa Lalu
Ahok menegaskan, jika masalahnya adalah biaya politik yang mahal atau politik uang, solusinya adalah memperbaiki sistem yang ada, bukan kembali ke mekanisme lama yang sudah terbukti rentan. "Kalau kita kasih kepada rakyat ada masalah, kita perbaiki dong. Masa balik yang lama? Lucu juga kan," ucapnya.
Ia memandang wacana pengembalian Pilkada ke DPRD ibarat "mematikan demokrasi perlahan-lahan" dan mengorbankan kedaulatan rakyat. Dari pengalamannya di berbagai level pemerintahan, Ahok berprinsip bahwa kekuasaan adalah hak publik, bukan komoditas segelintir elite.
"Kalau sistemnya diperbaiki, enggak ada alasan kembali ke model lama yang menguntungkan segelintir orang," pungkasnya. Tantangan terbesar, menurut Ahok, adalah kemauan politik untuk menjalankan sistem pemilihan yang bersih dan berintegritas.
Artikel Terkait
Pertemuan Eggi Sudjana dan Damai Lubis dengan Jokowi: Diplomasi Tingkat Tinggi atau Rekonsiliasi Politik?
Blunder Restorative Justice Eggi-Damai: dr Tifa Sebut Langkah Itu Melemahkan Jokowi
Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra, Syarat Jadi Deputi Gubernur BI Terpenuhi
Partai Gerakan Rakyat Usung Anies Baswedan Capres 2029, Demokrat Soroti Verifikasi KPU