"Saya melihatnya begini, mereka dianggap memahami peta opini publik. Hasan Nasbi dan Qodari itu berasal dari dunia survei dan opini publik. Dua-duanya main di situ. Dalam politik modern, kemampuan membaca persepsi masyarakat sering dianggap sama pentingnya dengan kemampuan membuat kebijakan. Ini yang membuat keduanya masih dipakai oleh Prabowo," jelasnya.
Selanjutnya, Selamat menyoroti langkah terbaru Bakom pemerintah yang mengundang 40 new media dalam sebuah pertemuan. Langkah ini dinilai kontroversial dan memicu kecurigaan publik.
"Nah ini memang menarik soal pertemuan badan komunikasi pemerintah dengan new media yang kemudian sekarang dikritik. Ini pemerintah apa sedang membangun buzzer-buzzer baru karena ini dianggap homeless," tegasnya.
"Jadi memang harus ada penjelasan detail, jangan sampai ada kesan pemerintah itu menghidupkan buzzer untuk melawan oposisi," pungkas Selamat.
Artikel Terkait
Pemakzulan Sara Duterte di Filipina: Bisakah Jadi Inspirasi untuk Makzulkan Gibran Rakabuming Raka?
Kapolda Metro Jaya Resmi Naik Pangkat Jadi Komjen Bintang Tiga, Ini Dampaknya
Jakarta Masih Ibu Kota Sampai Keppres Jokowi Terbit, Ini Kata Pengamat IKN
Dewan Juri LCC Empat Pilar MPR 2026 Didorong Minta Maaf Publik Usai Keputusan Final Kontroversial