"Saya melihatnya begini, mereka dianggap memahami peta opini publik. Hasan Nasbi dan Qodari itu berasal dari dunia survei dan opini publik. Dua-duanya main di situ. Dalam politik modern, kemampuan membaca persepsi masyarakat sering dianggap sama pentingnya dengan kemampuan membuat kebijakan. Ini yang membuat keduanya masih dipakai oleh Prabowo," jelasnya.
Selanjutnya, Selamat menyoroti langkah terbaru Bakom pemerintah yang mengundang 40 new media dalam sebuah pertemuan. Langkah ini dinilai kontroversial dan memicu kecurigaan publik.
"Nah ini memang menarik soal pertemuan badan komunikasi pemerintah dengan new media yang kemudian sekarang dikritik. Ini pemerintah apa sedang membangun buzzer-buzzer baru karena ini dianggap homeless," tegasnya.
"Jadi memang harus ada penjelasan detail, jangan sampai ada kesan pemerintah itu menghidupkan buzzer untuk melawan oposisi," pungkas Selamat.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia