Pemakzulan Wapres Filipina Sara Duterte: Bisakah Jadi Inspirasi untuk Gibran di Indonesia?
Proses pemakzulan Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, oleh Parlemen negara tersebut menuai sorotan luas dari berbagai kalangan di Indonesia. Banyak pihak menilai langkah serupa bisa dipertimbangkan untuk diterapkan di Tanah Air, khususnya terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Jika alasan pemakzulan Sara karena tidak lagi sejalan dengan Presiden Bongbong Ferdinand Marcos Jr., maka Gibran juga layak dimakzulkan karena diduga melanggar aturan UU dan Konstitusi," ujar Andiranto Andri, pegiat sosial politik dan Eksponen Angkatan Reformasi 98 di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2026.
"Hari ini ada berita dari Filipina bahwa telah terjadi upaya pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte, anak dari mantan Presiden Rodrigo Duterte yang kini diadili di Mahkamah Internasional di Den Haag. Perkembangan ini menarik dan bisa dijadikan inspirasi," imbuhnya.
Dinasti Politik dan Gesekan Kekuasaan di Filipina
Sara Duterte adalah Wakil Presiden yang terpilih empat tahun lalu bersama Presiden Bongbong. Berbeda dengan Indonesia, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Filipina tidak dalam satu paket. Dalam perjalanan politiknya, keduanya kerap berbeda pendapat dan perselisihan itu semakin meruncing di hadapan publik.
"Mereka berasal dari dua dinasti keluarga yang sangat berpengaruh di Filipina dengan nuansa nepotisme yang kental. Bongbong adalah putra mantan Presiden Marcos yang berkuasa secara diktator selama 20 tahun (1965-1985), sedangkan Sara adalah putri Presiden Duterte yang berkuasa sebelum mereka," jelas Andiranto.
Mantan Ketua Kelompok Kajian Humanika itu menuturkan, upaya pemakzulan Sara sarat dengan gesekan politis akibat ketidakcocokan dengan Bongbong. Sidang Majelis Parlemen telah mengusulkan pemakzulan dengan perbandingan suara signifikan. "Usaha itu kini dikirim ke Senate untuk keputusan final dalam waktu tiga bulan ke depan," paparnya.
Korelasi dengan Kasus Gibran Rakabuming Raka
Andiranto mengungkapkan, kasus Sara Duterte mengejutkan banyak pihak, apalagi jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia. Saat ini, banyak isu yang mencuat tentang Wakil Presiden Gibran yang dinilai mencederai demokrasi konstitusional Indonesia karena dianggap melanggar berbagai aturan.
Artikel Terkait
Kapolda Metro Jaya Resmi Naik Pangkat Jadi Komjen Bintang Tiga, Ini Dampaknya
Kontroversi Rekrutmen Qodari dan Hasan Nasbi: Pengamat Sebut Kelemahan Kabinet Prabowo
Jakarta Masih Ibu Kota Sampai Keppres Jokowi Terbit, Ini Kata Pengamat IKN
Dewan Juri LCC Empat Pilar MPR 2026 Didorong Minta Maaf Publik Usai Keputusan Final Kontroversial