Kontroversi Film 'Pesta Babi': Uskup Agung Merauke Angkat Bicara Soal Propaganda dan Fitnah
MULTAQOMEDIA.COM - Kontroversi film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme Zaman Kita' memicu reaksi keras dari Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi. Pemimpin Gereja Katolik di Merauke ini menilai film tersebut menyajikan sudut pandang tidak berimbang dan cenderung menggiring opini publik terkait proyek pembangunan di Papua Selatan.
Dalam pernyataannya, Uskup Agung Mandagi menyebut film itu mengabaikan pandangan pihak Gereja Katolik yang selama ini berada langsung di tengah masyarakat Papua. Ia bahkan menuding dokumenter tersebut sarat kepentingan politik dan hanya mengangkat narasi tertentu.
Film 'Pesta Babi' menyoroti perluasan kawasan pangan dan perkebunan kelapa sawit yang disebut berdampak terhadap lahan adat masyarakat Papua. Dalam film tersebut juga digambarkan perubahan kawasan hutan adat menjadi area industri berskala besar. Namun, Uskup Agung Mandagi justru mempertanyakan metode pengambilan informasi dalam film tersebut. Ia menilai pembuat film tidak mencari pandangan langsung dari pihak gereja di wilayah Merauke yang dianggap memahami situasi lapangan.
“Mengapa mereka tidak bertanya kepada uskup atau pastor-pastor yang bertugas di lapangan. Mereka hanya mendengar pihak-pihak yang memiliki tujuan yang sama dengan pembuat film tersebut,” tanya dia dalam sebuah wawancara video yang dirilis oleh Keuskupan Agung Merauke.
Persoalan PSN dan Gereja Papua Jadi Sorotan
Polemik film ini juga menyeret perbedaan pandangan di lingkungan Gereja Katolik sendiri terkait proyek pembangunan di Papua. Dalam dokumenter tersebut, terdapat wawancara dengan Bernardus Bofitwos Baru yang dikenal vokal mengkritik dampak sosial dan lingkungan dari proyek berskala besar di Papua.
Artikel Terkait
IPW Kritik Keras Febrie Belum Ditahan, Desak Prabowo Copot Jaksa Agung ST Burhanuddin
Perubahan Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet: Ini Penjelasan Mensesneg
Prabowo Syok Temukan Kerusakan Indonesia Stadium Akibat Salah Urus, Dana Rp Ribuan Triliun Raib
Sidang Etik 6 Pimpinan KPU RI: Pelanggaran Administrasi Dokumen Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019