Menurut Mandagi, keputusan pembuat film menghadirkan tokoh dari keuskupan lain namun tidak melibatkan pihak Gereja di Merauke menunjukkan adanya kecenderungan memilih narasi tertentu sejak awal. Ia pun membantah keras anggapan bahwa Keuskupan Agung Merauke mendukung proyek PSN maupun bekerja sama dengan perusahaan yang disebut terlibat dalam pembukaan lahan hutan. Tuduhan tersebut lanjutnya, sangat tidak berdasar dan menyebutnya sebagai fitnah besar.
Tradisi Pesta Babi Disalahartikan
Selain mempersoalkan isi dokumenter, Uskup Agung Mandagi juga menyoroti penggunaan istilah dan tradisi 'pesta babi' dalam film tersebut. Menurutnya, pesta babi memiliki makna sakral di sejumlah komunitas adat Papua dan tidak bisa digeneralisasi sebagai budaya seluruh wilayah Papua. Ia menilai penggunaan simbol budaya tersebut untuk kepentingan politik justru melukai masyarakat adat Papua sendiri.
"Pesta babi adalah sesuatu yang sakral. Pesta ini memperkuat persaudaraan dan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Jika digunakan film itu sebagai komoditas politik dan alat propaganda, film itu menjadi penghinaan bagi orang Papua," kecamnya.
Sikap Diam Bentuk Perlawanan
Lebih lanjut ia menjelaskan alasan dirinya selama ini tidak banyak berbicara secara terbuka mengenai proyek strategis nasional di Papua Selatan. Menurutnya, sikap diam itu bukan berarti mendukung proyek tersebut, melainkan keputusan pastoral yang dipertimbangkan secara matang.
“Diam juga merupakan cara untuk melawan. Jika saya berbicara, kata-kata saya akan diputarbalikkan dan dapat memecah belah Gereja," pungkasnya.
Artikel Terkait
Analisis Politik: Peluang Gibran Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029 dan Strategi Penguncian Kekuasaan Jokowi
Menkeu Ungkap Praktik Manipulasi Ekspor CPO via Singapura, Negara Dirugikan Triliunan
Rahasia Pertemuan Jokowi dan Prabowo: Hidangan Bebek dan Soto Bermuatan Filosofi Politik agar Manut
Intimidasi Aktivis dan Pembubaran Diskusi: Bukti Kembalinya Pola Orde Baru di Era Reformasi