Seskab Teddy Dinilai Keliru Tanggapi Kritik Dino Patti Djalal, Emrus: Itu Tugas Bakom

Komunikolog Emrus Sihombing menilai bahwa respons Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terhadap kritik dari Dino Patti Djalal mengenai kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah tidak tepat.

Menurut Emrus, dalam struktur komunikasi pemerintahan, tugas untuk memberikan klarifikasi, menjelaskan program pemerintah, dan menangkal kritik publik seharusnya menjadi wewenang Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang dipimpin oleh Muhammad Qodari.

"Kalau dari sudut komunikasi politik, seharusnya Bung Teddy tidak memberi respons itu. Yang merespons itu Bakom, juru bicara Presiden," kata Emrus dalam wawancaranya dengan Tribunnews pada Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa fungsi utama seorang sekretaris kabinet berfokus pada aspek teknis pemerintahan. Oleh karena itu, pejabat di posisi tersebut sebaiknya tidak mengambil peran di luar lingkup tugas dan kewenangannya.

"Kalau menyampaikan program kebijakan maupun meng-counter isu, itu seharusnya dilakukan oleh Kepala Bakom Pak Qodari. Karena itu memang job description-nya," ujarnya.

Emrus menegaskan bahwa setiap pejabat negara, termasuk menteri dan sekretaris kabinet, idealnya hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan bidang tugasnya. "Jangan sampai menteri, termasuk Seskab, mengambil alih tugas yang bukan job description-nya," kata dia.

Selain menyoroti aspek kelembagaan komunikasi pemerintah, Emrus juga mengkritik substansi respons yang disampaikan Teddy kepada Dino Patti Djalal. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus menjelaskan alasan, tujuan, dan manfaat dari setiap kebijakan yang menjadi sorotan publik, daripada terlibat dalam perdebatan personal dengan pengkritik.

Emrus menilai posisi pemerintah berbeda dengan pengamat, akademisi, maupun kritikus karena pemerintah memiliki akses penuh terhadap data dan informasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan. "Justru orang yang menjabat di pemerintahan menjelaskan. Karena mereka punya sumber data, mereka punya pengaruh," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penggunaan anggaran negara menuntut adanya transparansi yang lebih besar kepada masyarakat. "Kalau kita menjelaskan sesuatu yang menyangkut penggunaan dana negara, dana masyarakat, dana pajak, harus rigid. Harus dijelaskan secara lengkap," katanya.

Dalam kesempatan itu, Emrus juga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka efektivitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, termasuk hasil konkret yang diperoleh dari setiap perjalanan diplomatik. Menurut dia, publik berhak mengetahui manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran negara untuk kegiatan tersebut.

Ia mencontohkan penjelasan mengenai jumlah rombongan yang ikut dalam kunjungan luar negeri. Menurutnya, pengurangan jumlah delegasi belum otomatis menunjukkan efisiensi apabila tidak disertai penjelasan mengenai ukuran keberhasilan dan efektivitasnya. "Kalau memang lebih efektif 60 orang dibanding 120 orang, jelaskan. Kenapa 60? Apakah bisa lebih sedikit lagi? Apa indikator efektivitasnya?" ujarnya.

Emrus menilai pemerintah seharusnya lebih menitikberatkan komunikasi pada capaian dan hasil yang diperoleh dari kunjungan luar negeri, bukan membandingkan jumlah rombongan dengan pemerintahan sebelumnya. "Sejatinya yang dijelaskan itu tujuan kunjungan dan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Itu yang penting diketahui publik," katanya.

Menurut Emrus, prinsip akuntabilitas menjadi penting karena seluruh kegiatan kenegaraan yang menggunakan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. "Oleh karena menggunakan dana masyarakat, maka ada tanggung jawab untuk menjelaskan secara rinci manfaat dan efektivitasnya," ujar dia.

Tanggapan Teddy ke Dino

Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan langsung terhadap kritik yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya yang diunggah pada laman YouTube Sekretariat Kabinet RI, Senin (1/6/2026), Teddy mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh diplomat senior itu. Namun, Teddy menilai ada beberapa fakta di lapangan yang perlu diluruskan agar tidak memicu salah paham di masyarakat terkait efisiensi anggaran negara dan dinamika hubungan internasional.