Seskab Teddy Dinilai Keliru Tanggapi Kritik Dino, Emrus: Itu Tugas Bakom, Bukan Sekretaris Kabinet

"Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan," ujar Teddy.

Poin utama yang diluruskan Teddy adalah perihal pembiayaan dinas luar negeri presiden. Menjawab kekhawatiran publik mengenai beban anggaran, Teddy menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen penuh menggunakan dana pribadi jika terdapat pengeluaran yang melebihi pagu anggaran negara.

"Jadi yang pertama masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy.

Selain masalah biaya, Teddy juga menepis anggapan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri pada era pemerintahan saat ini membawa rombongan yang terlalu besar dan tidak efisien. Ia membandingkan data jumlah delegasi saat ini yang diklaimnya jauh lebih ramping jika disandingkan dengan era ketika Dino Patti Djalal masih aktif di pemerintahan.

"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," jelas Teddy.

Teddy juga menanggapi masukan mengenai tata kelola waktu diplomasi, di mana muncul usulan agar jadwal kunjungan luar negeri idealnya dipersiapkan satu tahun sebelumnya. Menurut Seskab, aturan kaku seperti itu sulit diterapkan mengingat situasi geopolitik global saat ini menuntut respons yang cepat dan adaptif dari kepala negara.

"Perkembangan dunia global itu sangat dinamis hari per hari. Nah jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," tuturnya.

Teddy juga menekankan bahwa intensitas pertemuan bilateral, baik yang bersifat seremonial maupun tertutup, merupakan bagian dari strategi jangka panjang guna mengamankan kepentingan nasional di tengah berbagai krisis dunia. Penentuan prioritas pertemuan, kata Teddy, sepenuhnya berada di bawah pertimbangan matang Presiden dan Menteri Luar Negeri.

"Pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas," ungkapnya.

Dino Sampaikan 5 Saran

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang juga merupakan Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyampaikan 5 saran kepada Presiden Prabowo Subianto yang sering melakukan kunjungan ke luar negeri.

Menurut Dino, Prabowo merupakan Presiden yang paling sering ke luar negeri. "Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," kata Dino Patti Djalal dikutip dari akun Instagramnya @dinopattidjalal, Sabtu (30/5/2026).

Dino memprediksi dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo akan terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya. Ia menuturkan bahwa kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar. Biaya itu meliputi rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan, serta uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, ditambah berbagai biaya lainnya.

"Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," kata Dino.

Sebelum menyampaikan saran, Dino menuturkan bahwa dirinya mendapatkan anugerah Bintang Mahaputera dari Presiden Prabowo Subianto. "Yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri," kata Dino.

Oleh karena itu, Dino merasa memiliki tanggung jawab moril untuk menyampaikan pesan apa adanya sebagai sahabat lama Prabowo. "Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," jelas Dino.