MULTAQOMEDIA.COM - Pemerhati politik dan kebangsaan, Rizal Fadhillah, secara resmi menyerukan agenda Reformasi Jilid II sebagai solusi fundamental bagi krisis kebangsaan di Indonesia. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Kamis (11/6/2026), Rizal menyoroti kemiripan kondisi politik dan ekonomi saat ini dengan situasi menjelang runtuhnya Orde Baru pada 1998.
Menurut Rizal, Reformasi 1998 lahir dari gelombang perlawanan mahasiswa dan rakyat terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dominasi militer di ranah sipil, krisis ekonomi multidimensional, serta lemahnya fungsi pengawasan parlemen. Ia menilai, persoalan-persoalan tersebut kini kembali muncul dalam wajah baru yang tak kalah mengkhawatirkan.
Dalam analisisnya, Rizal mengkritik tajam kondisi tata kelola negara yang menurutnya mengalami kemunduran signifikan. Praktik korupsi dinilai telah merambah ke seluruh lini birokrasi dan penyelenggara negara. Sementara itu, lembaga penegak hukum dinilai belum mampu memberikan efek jera yang nyata terhadap para pelaku korupsi.
Rizal juga menyoroti peran institusi kepolisian yang semakin dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menilai kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terkait ketidakseimbangan kekuasaan dan melemahnya fungsi pengawasan terhadap aparat negara.
Di sektor ekonomi, Rizal menilai rakyat masih bergulat dengan berbagai kesulitan hidup. Daya beli masyarakat yang melemah dan kesenjangan sosial yang semakin melebar menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Artikel Terkait
KSP Bongkar Dugaan Jual Beli Titik SPPG: Keuntungan Rp3,5 Miliar Per Lokasi, 6.138 SK Jadi Jaminan Bank
Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan dalam Diplomasi Luar Negeri Prabowo, Teddy Justru Ikut
Survei Adidaya Institute 2026: Elektabilitas Capres 2029, Prabowo Unggul, Dedi Mulyadi Kuda Hitam Cawapres
Korupsi BGN: Pintu Masuk Prabowo Bersihkan Lingkaran Dalam dan Kroni