Putusan MK dan Gibran: Kritik Tajam Denny Indrayana Soal Skandal Konstitusi dan Etika Politik

Putusan MK dan Gibran: Kritik Tajam Denny Indrayana Soal Konstitusi dan Etika Politik

Jakarta, Multaqomedia.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 kembali menuai sorotan tajam. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayana, menilai keputusan tersebut masih menjadi luka serius dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Denny, publik dipaksa menerima pencalonan Gibran melalui perubahan aturan konstitusi yang dianggap "dibengkokkan" demi kepentingan politik sesaat. "Putusan MK masih dianggap sebagai skandal ketatanegaraan yang menyakitkan. Dengan keputusan itu, Gibran yang merupakan putra Presiden Jokowi bisa melenggang menjadi wakil presiden," ujarnya dalam kanal YouTube Bambang Widjojanto, Selasa (11/8/2026).

Aturan Konstitusi Harus Sakral, Bukan untuk Kepentingan Sesaat

Denny menegaskan bahwa aturan konstitusi seharusnya memiliki nilai sakral yang tidak boleh dikorbankan demi kalkulasi politik jangka pendek. "Kita dipaksa menerima calon wakil presiden dengan membengkok-bengkokkan aturan konstitusi. Padahal, dalam tataran ketatanegaraan, konstitusi harus dihormati sebagai fondasi utama," tegasnya.

Ia juga menyoroti kapasitas Gibran yang dinilai masih membutuhkan waktu untuk mencapai level pemimpin nasional. Menurutnya, pencalonan Gibran tidak lepas dari strategi politik Prabowo Subianto untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

"Masuknya Gibran karena Prabowo menganggapnya sebagai golden ticket kemenangan. Bukan semata dukungan Jokowi secara pribadi, tetapi karena Jokowi sebagai presiden saat itu memiliki akses terhadap aparat kekuasaan dan anggaran," ungkap Denny.

Demokrasi Indonesia Terancam Politik Uang dan Kecurangan