Di Balik Prabowo Gencar Optimalkan Pajak: Warisan Utang Jokowi dan Tekanan Fiskal Negara

MULT AQOMEDIA.COM - Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah menghadapi dilema besar dalam pengelolaan keuangan negara. Beban ini disebut sebagai warisan dari kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Di tengah kebutuhan mendesak untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjalankan berbagai program prioritas rakyat, pemerintah juga harus memastikan seluruh kewajiban fiskal negara tetap terpenuhi di tengah keterbatasan ruang gerak.

PDIP: Optimalisasi Pajak adalah Konsekuensi, Bukan Beban Baru

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, menilai kebijakan penguatan penerimaan pajak saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, langkah ini bukan semata-mata keinginan pemerintah untuk membebani masyarakat, melainkan sebuah konsekuensi logis dari kondisi fiskal yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Dan tempatnya pemerintah tidak punya cara lain lagi, tidak punya jalan lain. Kecuali mengoptimalkan penghutang pajak untuk bisa menghidupi negara, membiayai anggaran negara, membiayai subsidi terhadap rakyat," ujar Ferdinand, dikutip Jumat (14/8/2026).

Utang Negara Tembus Rp10 Ribu Triliun, Penerimaan Harus Digenjot

Ferdinand mengaitkan tekanan fiskal tersebut dengan membengkaknya beban utang Indonesia. Ia menyebut angka utang negara saat ini telah menembus kisaran Rp10 ribu triliun, sebuah angka yang sangat fantastis dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan saat ini.

"Utang Indonesia pada bulan ini masuk di angka 10 ribu triliun lebih. Sudah menyentuh angka 10 ribu triliun," katanya.

Dengan beban utang yang demikian besar, kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara menjadi sebuah keniscayaan. Pemerintah harus mencari sumber pembiayaan yang stabil dan dapat diandalkan untuk memastikan keberlangsungan roda pemerintahan serta pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo.

Dilema Prabowo: Bayar Utang vs Subsidi Rakyat