Prabowo Gencar Optimalkan Pajak: Warisan Utang Jokowi Rp10.000 Triliun dan Tekanan Fiskal yang Memaksa Rakyat Urunan

Ferdinand mempertanyakan logika sederhana namun krusial: bagaimana mungkin pemerintah dapat membayar kewajiban utang sembari tetap menjalankan program sosial dan subsidi apabila penerimaan negara tidak diperkuat? Persoalan ini, menurutnya, menciptakan situasi dilematis bagi Prabowo. Di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan yang besar. Di sisi lain, peningkatan penerimaan pajak berpotensi memicu gejolak dan rasa terbebani di tengah masyarakat.

"Bayangkan sumber daya mineral kita yang begitu melimpah tidak pernah mampu membiayai anggaran negara kita, tetapi bertumbuh kepada pajak dan sekarang rakyat akan mengeluh karena pemerintah akan mengoptimalkan pajak," cetus Ferdinand.

Ekses Kebijakan Jokowi dan Potensi Kemarahan Publik

Ferdinand bahkan memprediksi kebijakan ini dapat memunculkan kemarahan publik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Namun, ia mengingatkan agar kemarahan tersebut tidak salah alamat. Menurutnya, persoalan ini adalah akumulasi dari kebijakan pemerintahan Jokowi selama satu dekade terakhir.

"Rakyat akan marah, rakyat akan kesal kepada pemerintah ini tetapi tetap memuji Jokowi. Inilah kalian yang harus dipertanyakan," bebernya.

Ia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo saat ini berada pada posisi menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan fiskal yang telah dibuat sebelumnya. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak serta-merta menyalahkan pemerintah sekarang ketika kebijakan penerimaan negara diperketat.

"Semua ini adalah ekses dari kejahatan Jokowi. Andai Jokowi tidak berhutang ugal-ugalan 10 tahun maka pajak tidak akan seperti ini," tutur Ferdinand.

Rakyat Harus Urunan Membayar Utang?

Ferdinand kemudian mengajukan pertanyaan yang menjadi inti persoalan: jika pemerintah harus membayar utang sekaligus mempertahankan berbagai program untuk rakyat, dari mana uang tersebut akan diperoleh? Jawabannya, menurutnya, kembali lagi pada kantong masyarakat.

"Rakyat akhirnya harus urunan, patungan untuk membayar utang yang telah dibuat Jokowi," ujarnya.

Dengan demikian, optimalisasi pajak harus ditempatkan dalam konteks persoalan fiskal yang lebih luas. Kebijakan ini menjadi pilihan yang harus ditempuh pemerintah ketika kebutuhan pembiayaan negara sangat besar, sementara sumber penerimaan lain dinilai belum mampu menutup kebutuhan tersebut. Ini adalah konsekuensi dari pengelolaan fiskal masa lalu yang kini harus dibayar mahal oleh generasi sekarang.