Jokowi Siapkan PSI sebagai Kendaraan Politik Gibran untuk Pilpres 2029: Skenario dan Kalkulasi di Tengah Ketidakpastian

Dengan kondisi tersebut, posisi Gibran belum dapat dianggap aman meski saat ini berstatus sebagai wakil presiden.

Skenario lainnya adalah Prabowo tidak mencalonkan diri kembali pada 2029. Keputusan tersebut, menurut uraian Djayadi, dapat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, tingkat kepuasan publik, maupun pertimbangan pribadi.

Jika kondisi itu terjadi, peta persaingan akan berubah. Partai-partai yang saat ini menjadi bagian dari koalisi pemerintahan diperkirakan tetap akan mencari dukungan politik Prabowo, tetapi pada saat yang sama akan berlomba mengusung kandidat masing-masing.

Dalam situasi seperti itu, Jokowi tetap membutuhkan kekuatan politik sendiri untuk mengamankan posisi Gibran ataupun mendukung tokoh lain yang dinilai memiliki prospek dalam Pilpres 2029.

Djayadi melihat langkah Jokowi membesarkan PSI dapat dibaca sebagai upaya membangun kendaraan politik yang tidak sepenuhnya bergantung pada konfigurasi koalisi pemerintahan saat ini.

Elektabilitas PSI, menurut uraian tersebut, mulai menunjukkan perkembangan. Bocoran survei SMRC dan Indikator pada pertengahan 2026 disebut menunjukkan elektabilitas PSI berada di kisaran 3 hingga 4,1 persen. Perkembangan tersebut dinilai berkaitan dengan meningkatnya eksposur politik PSI dan keterlibatan Jokowi dalam mengangkat elektabilitas partai.

Djayadi juga menyinggung kemungkinan perubahan aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Jika aturan tersebut dihapus atau diubah menjadi nol persen, keberadaan partai sendiri di parlemen dinilai dapat memberi Jokowi ruang manuver yang lebih besar.

Dengan demikian, PSI bukan hanya dipandang sebagai target elektoral jangka pendek, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi Jokowi menghadapi berbagai kemungkinan konfigurasi politik pada Pilpres 2029.