Posisi utang pemerintah sampai akhir kuartal I-2026 itu setara dengan 40,75 persen terhadap PDB. Dari total tersebut, mayoritas utang masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang pemerintah.
Sementara itu, meskipun Kamis-Jumat merupakan cuti bersama, Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar off-shore (Non Deliverable Forward/NDF) guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global. Intervensi di pasar off-shore dilakukan BI secara berkesinambungan di pasar New York AS, Asia, dan Eropa.
BI juga akan melakukan intervensi secara agresif di pasar domestik sejak awal pembukaan tanggal 18 Mei 2026 dengan intervensi di pasar valas (spot dan DNDF) serta pembelian SBN (Surat Berharga Negara) di pasar sekunder.
"Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 17.470—Rp 17.530," ujarnya.
Sebagai informasi, sentimen pasar tetap rapuh setelah Trump mengatakan awal pekan ini bahwa negosiasi dengan Iran berada dalam kondisi "kritis", menyusul penolakan Teheran terhadap proposal yang didukung AS yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz.
Komentar tersebut meredam optimisme atas gencatan senjata jangka pendek dan menjaga ketidakpastian geopolitik tetap tinggi. Konflik yang berkepanjangan telah mengganggu pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur transit minyak global utama, yang memicu kekhawatiran akan inflasi yang berkelanjutan akibat kenaikan harga energi dan mempersulit prospek suku bunga.
Artikel Terkait
PDIP Kritik APBN 2025: Utang Rp9.658 Triliun dan Defisit Membengkak Rp54 Triliun
PHK Massal TikTok: Karyawan Teknologi Tokopedia Tersisa 35 Orang, Operasional Pindah ke China
Indonesia Siap Terapkan B50 Mulai 2026: Langkah Strategis Menuju Swasembada Energi
Purbaya ke China Urus Panda Bond, Ekonom: Jangan Dibesar-besarkan, Ini Baru Cari Utang!