Posisi utang pemerintah sampai akhir kuartal I-2026 itu setara dengan 40,75 persen terhadap PDB. Dari total tersebut, mayoritas utang masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang pemerintah.
Sementara itu, meskipun Kamis-Jumat merupakan cuti bersama, Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar off-shore (Non Deliverable Forward/NDF) guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global. Intervensi di pasar off-shore dilakukan BI secara berkesinambungan di pasar New York AS, Asia, dan Eropa.
BI juga akan melakukan intervensi secara agresif di pasar domestik sejak awal pembukaan tanggal 18 Mei 2026 dengan intervensi di pasar valas (spot dan DNDF) serta pembelian SBN (Surat Berharga Negara) di pasar sekunder.
"Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 17.470—Rp 17.530," ujarnya.
Sebagai informasi, sentimen pasar tetap rapuh setelah Trump mengatakan awal pekan ini bahwa negosiasi dengan Iran berada dalam kondisi "kritis", menyusul penolakan Teheran terhadap proposal yang didukung AS yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz.
Komentar tersebut meredam optimisme atas gencatan senjata jangka pendek dan menjaga ketidakpastian geopolitik tetap tinggi. Konflik yang berkepanjangan telah mengganggu pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur transit minyak global utama, yang memicu kekhawatiran akan inflasi yang berkelanjutan akibat kenaikan harga energi dan mempersulit prospek suku bunga.
Artikel Terkait
Waspada! Rupiah Diprediksi Tembus Rp18.000 per Dolar AS di Bulan Mei 2026
Rupiah Anjlok ke Rp17.505 per USD, Sentimen Geopolitik Timur Tengah dan Respons Iran Jadi Pemicu
Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Diragukan: Ekonom Sebut Indonesia Alami Immiserizing Growth yang Memiskinkan Rakyat
Susi Pudjiastuti Resmi Jadi Komisaris Utama Bank bjb, Ayi Subarna Ditunjuk sebagai Direktur Utama