KPK OTT Wali Kota Madiun & Bupati Pati: DPR Peringatkan Soal Fee Proyek dan Jual Beli Jabatan

- Selasa, 20 Januari 2026 | 04:50 WIB
KPK OTT Wali Kota Madiun & Bupati Pati: DPR Peringatkan Soal Fee Proyek dan Jual Beli Jabatan

KPK OTT Kepala Daerah: Anggota DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Amanah

Peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjaring sejumlah kepala daerah dalam waktu berdekatan memicu keprihatinan mendalam dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak bermain-main dengan amanah jabatan yang diemban.

Peringatan ini disampaikan menanggapi aksi KPK yang menjaring Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo, dalam dua operasi berbeda di hari yang sama. Maidi diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek dan penyimpangan dana CSR (Corporate Social Responsibility). Sementara itu, Sudewo ditangkap atas dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Pati.

"Ini adalah tamparan keras bagi jalannya otonomi daerah. Kami di Komisi II sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum. Jangan pernah jadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri melalui fee proyek ataupun jual beli jabatan," tegas Muhammad Toha, Selasa, 20 Januari 2026.


Halaman:

Komentar