Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Ditahan KPK: Tersangka Korupsi Kuota Haji 2026

Inti penyimpangan terletak pada pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diterima Indonesia. Berdasarkan peraturan yang berlaku, alokasi kuota harus mengikuti proporsi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.

Penyimpangan Alokasi Kuota Haji

Namun, KPK menemukan fakta bahwa pembagian kuota justru dilakukan secara tidak proporsional. Kuota tambahan tersebut dibagi menjadi 50% untuk haji reguler (10.000 kursi) dan 50% untuk haji khusus (10.000 kursi).

Penyimpangan aturan ini diduga kuat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. KPK saat ini juga mendalami dugaan kuat adanya aliran dana yang terkait dengan penambahan kuota haji khusus tersebut.

Perkembangan kasus korupsi kuota haji ini menjadi sorotan publik dan mengindikasikan upaya serius KPK dalam membersihkan penyelenggaraan ibadah haji dari praktik koruptif.