Proyek ini dinilai mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pembukaan lahan skala besar sering dilakukan di wilayah yang tidak cocok untuk pertanian intensif, berakibat pada kegagalan produksi, kerusakan ekosistem, degradasi tanah, dan konflik dengan masyarakat lokal. Kerugian ekologis ini berdampak jangka panjang dan sulit diukur secara finansial.
3. Menurunnya Kepercayaan Publik
Pelaksanaan proyek strategis dengan pola anggaran yang tidak transparan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Publik mempertanyakan apakah program ini benar-benar untuk kepentingan rakyat atau sekadar proyek ambisius yang minim evaluasi.
4. Hambatan dan Tantangan dalam Pengawasan
Penggunaan anggaran lintas tahun berpotensi menyulitkan pengawasan oleh lembaga audit seperti BPK. Badan pemeriksa akan menghadapi tantangan dalam menelusuri aliran dana, menilai kesesuaian perencanaan, dan memastikan tidak terjadi penyimpangan, sehingga membuka celah risiko hukum dan administrasi.
Solusi Alternatif untuk Ketahanan Pangan
Pengamat ekonomi menilai, alih-alih memaksakan proyek besar dengan pola anggaran yang dipercepat, pemerintah seharusnya fokus pada penguatan sektor pertanian rakyat. Dukungan langsung kepada petani, perbaikan irigasi, akses pupuk yang lancar, serta stabilisasi harga dinilai lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Kontroversi lumbung pangan ini menjadi pengingat penting bahwa proyek strategis harus dibangun dengan perencanaan matang, transparansi anggaran, dan evaluasi berkelanjutan. Tanpa itu, program besar justru berpotensi meninggalkan daftar panjang kerugian, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun kepercayaan publik.
Artikel Terkait
Oknum Polisi dan TNI Tuduh Es Gabus Pakai Spons, Hasil Lab Buktikan Aman
Motor Pemberian Kapolres ke Penjual Es Kue Viral Dipakai Anak untuk Ojol, Ini Faktanya
TNI Beri Bantuan Kulkas dan Kasur ke Pedagang Es Gabus, Babinsa Terkait Dihukum
SP3 Kasus Ijazah Eggi Sudjana & Damai Hari Lubis: Restorative Justice atau Pengalihan Isu?