Bekerja bukan hanya tentang materi. Seperti dikemukakan filsuf Søren Kierkegaard, kerja adalah bagian dari eksistensi dan realisasi diri. Pekerjaan juga membangun jaringan, semangat, dan identitas sosial yang penting.
4. Jalan Pintas yang Tidak Produktif
Kebijakan ini mencerminkan kegagalan rekayasa lalu lintas dan manajemen transportasi yang berkelanjutan. Alih-alih mencari solusi sistemik, pemerintah memilih jalan pintas dengan mengorbankan mata pencaharian kelompok rentan.
Mengulangi Pola BLT: Solusi Instan yang Melemahkan
Pendekatan ini mirip dengan pola Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kerap digunakan. Solusi instan terlihat baik di permukaan, tetapi dalam jangka panjang dapat menciptakan ketergantungan dan tidak mendorong produktivitas.
Bukankah lebih baik pemerintah fokus pada:
- Optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- Pembangunan infrastruktur dan ekonomi pedesaan yang terukur.
- Pemberdayaan UMKM dan peningkatan skill SDM.
- Penyederhanaan birokrasi untuk mendukung iklim investasi dan bisnis.
Pertanyaan untuk Masa Depan
Kebijakan ini membuka preseden berbahaya. Apakah setiap Lebaran ke depan, angkot dan gojek akan terus diliburkan paksa? Apakah kepala daerah lain akan meniru cara yang sama? Siapkah kita menjadikan "nganggur dapat uang" sebagai solusi tetap untuk masalah sistemik?
Kebijakan publik seharusnya lahir dari analisis mendalam, bukan dari keputusasaan. Melindungi hak bekerja dan mencari nafkah secara legal harus menjadi prinsip yang tidak tergantikan.
(Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)
Artikel Terkait
Analisis Politik Indonesia: Peran Avonturir, Ulama, dan Dampak Transisi Kekuasaan
Menu MBG Nabire Mewah Saat Gibran Kunjungi: Rendang hingga Viral di Medsos
3 Kebijakan Pemerintah yang Memberatkan Kelas Menengah: BBM Naik, Mobil Listrik Kena Pajak, hingga Tol Kena PPN
Vaksin HPV untuk Laki-Laki Dimulai 2026: Sasaran, Manfaat, dan Strategi Cegah Kanker Serviks