Mendagri Tito: Kepala Daerah Bukan Anak Kecil, Pengawasan 24 Jam Tak Mungkin Cegah Korupsi

"Ada yang paham birokrasi, ada juga apa namanya tuh yang nggak mengerti tentang administrasi sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda," tambahnya.

Tito juga menyinggung tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan saat kontestasi politik sering kali tidak sebanding dengan penghasilan resmi setelah menjabat.

"Kita tahu bersama bahwa untuk menjadi kepala daerah itu tidak gratis. Mereka harus menyiapkan biaya kampanye dan tim sukses. Ini salah satu akar masalah yang kemudian bisa mendorong sebagian pihak mencari peluang dengan cara yang tidak benar," katanya.

Namun, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa tidak semua penyimpangan dipengaruhi faktor sistem. Ada pula faktor individu yang berkaitan dengan keserakahan, meskipun secara ekonomi telah berkecukupan.

"Mereka bukan anak kecil ya. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam 7 hari seminggu kita pelototin nggak mungkin ya. Nah oleh karena itu kita pun untuk melakukan apa namanya tuh sanksi pun ya teguran paling," tambahnya.

Untuk meminimalkan potensi korupsi, Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung telah menjalankan berbagai program pencegahan, termasuk melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). Meski demikian, efektivitas seluruh sistem tersebut tetap bergantung pada integritas kepala daerah.

"Semua sistem ini kan bisa saja nanti diakali di lapangan, ada gratifikasi lah dan lain-lain. Nah, ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah," imbuhnya.