Poin ini juga menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang dibuka Sabtu (10/1/2026) di Beach City International Jakarta, Ancol. Rakernas menjadi forum strategis untuk menegaskan sikap dan agenda partai ke depan.
Dukungan untuk Penegakan Hukum yang Kuat
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyampaikan bahwa partai serius mendukung agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi. “Kita membutuhkan penegak hukum yang kuat dan independen, agar pemberantasan korupsi lebih powerfull namun tidak dibajak kepentingan menghabisi lawan politik atau lawan bisnis. Peningkatan kesejahteraan polisi, jaksa dan hakim juga menjadi perhatian partai,” ujar Guntur.
Edukasi Internal dan Transparansi Pendanaan
PDIP berkomitmen untuk terus melakukan edukasi antikorupsi kepada kadernya melalui sekolah partai. Rakernas juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem agar pendanaan politik dapat berjalan lebih transparan.
Korupsi SDA dan Dampak Bencana Alam
PDIP juga menyoroti korelasi antara korupsi serta buruknya tata kelola di sektor kehutanan dan sumber daya alam dengan parahnya dampak bencana alam, seperti yang terjadi di Sumatra. “Hal ini tidak boleh terjadi lagi ke depan,” pungkas Hasto Kristiyanto.
Artikel Terkait
IPW Kritik Keras Febrie Belum Ditahan, Desak Prabowo Copot Jaksa Agung ST Burhanuddin
Perubahan Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet: Ini Penjelasan Mensesneg
Prabowo Syok Temukan Kerusakan Indonesia Stadium Akibat Salah Urus, Dana Rp Ribuan Triliun Raib
Sidang Etik 6 Pimpinan KPU RI: Pelanggaran Administrasi Dokumen Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019