Poin ini juga menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang dibuka Sabtu (10/1/2026) di Beach City International Jakarta, Ancol. Rakernas menjadi forum strategis untuk menegaskan sikap dan agenda partai ke depan.
Dukungan untuk Penegakan Hukum yang Kuat
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyampaikan bahwa partai serius mendukung agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi. “Kita membutuhkan penegak hukum yang kuat dan independen, agar pemberantasan korupsi lebih powerfull namun tidak dibajak kepentingan menghabisi lawan politik atau lawan bisnis. Peningkatan kesejahteraan polisi, jaksa dan hakim juga menjadi perhatian partai,” ujar Guntur.
Edukasi Internal dan Transparansi Pendanaan
PDIP berkomitmen untuk terus melakukan edukasi antikorupsi kepada kadernya melalui sekolah partai. Rakernas juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem agar pendanaan politik dapat berjalan lebih transparan.
Korupsi SDA dan Dampak Bencana Alam
PDIP juga menyoroti korelasi antara korupsi serta buruknya tata kelola di sektor kehutanan dan sumber daya alam dengan parahnya dampak bencana alam, seperti yang terjadi di Sumatra. “Hal ini tidak boleh terjadi lagi ke depan,” pungkas Hasto Kristiyanto.
Artikel Terkait
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi 2026: Solusi Alternatif & Dampak ke APBN
Syahganda Nainggolan Sebut Hanya Soekarno dan Prabowo Presiden Ideologis, Ini Alasannya
Buni Yani Kritik KPK: Fokus ke Kasus Fadia Arafiq, Abaikan Dugaan ke Keluarga Jokowi?
Jokowi dan Langkah Politik Menuju 2029: Analisis Pakar Soal Pengaruh dan Dukungan ke PSI