"Perintah Presiden sangat jelas. Namun, setelah hampir satu tahun, tidak ada tanda keberhasilan nyata. Judi online justru semakin sistematis dan menjerat masyarakat," tutur Aminullah.
Kritik atas Absennya Diplomasi Digital
Kritik juga ditujukan pada lemahnya diplomasi dan kerja sama internasional. Kemenkominfo dinilai tidak agresif dalam membangun tekanan bilateral atau kerja sama intelijen siber dengan negara-negara yang menjadi pusat operasi judi online, seperti Kamboja.
"Tidak ada diplomasi digital yang agresif. Negara seolah kalah langkah dari bandar judi online. Ini merupakan ironi besar," katanya menambahkan.
Tuntutan Tanggung Jawab
Aminullah menegaskan bahwa dampak judi online sangat merusak, mulai dari kerugian materi rakyat kecil hingga hancurnya generasi muda. Ia menuntut pertanggungjawaban.
"Jika negara absen atau lemah, maka pejabat yang bertanggung jawab tidak layak terus bertahan di kursi kekuasaan," pungkas Aminullah menutup pernyataannya.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia