"Perintah Presiden sangat jelas. Namun, setelah hampir satu tahun, tidak ada tanda keberhasilan nyata. Judi online justru semakin sistematis dan menjerat masyarakat," tutur Aminullah.
Kritik atas Absennya Diplomasi Digital
Kritik juga ditujukan pada lemahnya diplomasi dan kerja sama internasional. Kemenkominfo dinilai tidak agresif dalam membangun tekanan bilateral atau kerja sama intelijen siber dengan negara-negara yang menjadi pusat operasi judi online, seperti Kamboja.
"Tidak ada diplomasi digital yang agresif. Negara seolah kalah langkah dari bandar judi online. Ini merupakan ironi besar," katanya menambahkan.
Tuntutan Tanggung Jawab
Aminullah menegaskan bahwa dampak judi online sangat merusak, mulai dari kerugian materi rakyat kecil hingga hancurnya generasi muda. Ia menuntut pertanggungjawaban.
"Jika negara absen atau lemah, maka pejabat yang bertanggung jawab tidak layak terus bertahan di kursi kekuasaan," pungkas Aminullah menutup pernyataannya.
Artikel Terkait
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi 2026: Solusi Alternatif & Dampak ke APBN
Syahganda Nainggolan Sebut Hanya Soekarno dan Prabowo Presiden Ideologis, Ini Alasannya
Buni Yani Kritik KPK: Fokus ke Kasus Fadia Arafiq, Abaikan Dugaan ke Keluarga Jokowi?
Jokowi dan Langkah Politik Menuju 2029: Analisis Pakar Soal Pengaruh dan Dukungan ke PSI