Analisis: Langkah Jokowi ke PSI Dinilai Benturkan Proses Hukum dan Pengaruh Politik
Langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terjun ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai sebagai upaya strategis untuk membenturkan proses hukum dengan pengaruh politik. Tujuannya disebut untuk melemahkan jalannya penegakan hukum yang sedang dihadapinya.
Pandangan ini disampaikan Pengamat dari Citra Institute, Efriza. Ia menyebutkan bahwa Jokowi ingin memengaruhi proses hukum melalui kekuatan politik yang dimilikinya.
Efriza juga mengkritik ketidakhadiran Jokowi di beberapa persidangan kasus ijazah dengan alasan kesehatan. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan keaktifannya di berbagai agenda politik, seperti kehadirannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perdana PSI.
Artikel Terkait
Rocky Gerung Dukung Chatib Basri Jadi Menteri Keuangan: MCB Yes, MBG No
Rocky Gerung Sebut Chatib Basri Solusi di Tengah Krisis Rupiah dan Isu Mundur Menkeu Purbaya
Prabowo Tindak Tegas Korupsi BGN: Bukti Komitmen Bersihkan Program Makan Bergizi Gratis
Sinyal 98 Jilid 2 Menguat, Noel Desak Prabowo Segera Rangkul PDIP dan Habib Rizieq