Analisis: Langkah Jokowi ke PSI Dinilai Benturkan Proses Hukum dan Pengaruh Politik
Langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terjun ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai sebagai upaya strategis untuk membenturkan proses hukum dengan pengaruh politik. Tujuannya disebut untuk melemahkan jalannya penegakan hukum yang sedang dihadapinya.
Pandangan ini disampaikan Pengamat dari Citra Institute, Efriza. Ia menyebutkan bahwa Jokowi ingin memengaruhi proses hukum melalui kekuatan politik yang dimilikinya.
Efriza juga mengkritik ketidakhadiran Jokowi di beberapa persidangan kasus ijazah dengan alasan kesehatan. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan keaktifannya di berbagai agenda politik, seperti kehadirannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perdana PSI.
Artikel Terkait
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Ditahan KPK, Warganet Sindir Jokowi: Mulyono Solo Kapan?
Juda Agung Dilantik Jadi Wamenkeu: Profil, Karier BI-IMF, dan Kekayaan Rp56 Miliar
Retno Marsudi Dipanggil Prabowo, Warganet Rindu: Kangen Menlu Berintegritas dan Cerdas
Roy Suryo Ungkap Bukti Baru Kasus Ijazah Jokowi: Analisis Kertas & Gelar Profesor di Skripsi UGM