Mantan aktivis 98 itu menilai makna reshuffle di era Prabowo lebih banyak sebatas penataan ulang jabatan di lingkaran orang dekat presiden. "Lagi-lagi, makna reshuffle bagi Prabowo tidak lebih dari memutar-mutar posisi di antara orang-orangnya sendiri. Dan umumnya merotasi posisi jabatan-jabatan di luar yang ditempati oleh kader parpol," kritiknya.
Pola ini menunjukkan bahwa reshuffle lebih bersifat administratif daripada strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Jabatan Nonpartai Paling Sering Diutak-atik
Ray Rangkuti juga menyoroti bahwa reshuffle selama ini lebih sering menyasar pejabat dari kalangan nonpartai dibanding kader partai politik pendukung pemerintah. "Sudah lima kali reshuffle, sepanjang itu yang terus diutak atik hanyalah jabatan yang berkisar di lingkungan non parpol. Satu-satunya anggota kabinet dari parpol yang pernah direshuffle oleh Prabowo hanyalah Dito Ariotedjo (Golkar)," sebut Ray.
Nama Dito Ariotedjo disebut sebagai pengecualian dalam pola reshuffle tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah terhadap kader partai politik.
Politik Harmoni Jadi Penjelasan
Menurut Ray Rangkuti, pola itu tidak terlepas dari gaya politik Prabowo yang lebih mengutamakan kestabilan koalisi ketimbang manuver besar. "Hal ini tidak luput dari filosofi politik Prabowo yang lebih memilih politik 'harmoni' dari pada politik perubahan. Politik harmoni membuat Prabowo kesulitan menciptakan aktor baru dan berselancar untuk mendapatkan figur ideal," tuturnya.
Lebih jauh Ray menilai pendekatan harmoni memang menjaga suasana koalisi tetap tenang, tetapi di sisi lain membatasi ruang regenerasi. Prabowo juga menurutnya lebih memilih mempertahankan komposisi lama ketimbang membuka ruang bagi tokoh baru yang bisa memunculkan gejolak.
"Prabowo dikunci oleh pandangan lebih baik apa yang ada, dari pada membuat baru yang potensial menimbulkan kegaduhan. Dan karena itu pulalah, reshuffle ini, selain i tu si, juga kuat bernuansa perkawanan," sindirnya.
Selain soal stabilitas, Ray menyebut unsur loyalitas dan hubungan personal ikut berpengaruh dalam keputusan reshuffle. "Bagi Prabowo, kawan tidak boleh ditinggal. Sekalipun sudah pernah diberhentikan, pernah melakukan hal kontroversial, kini diajak kembali masuk istana," ujar Ray menandaskan.
Artikel Terkait
Elektabilitas PSI Mandek di 1,9 Persen Meski Jokowi Gencar Blusukan, Survei IPO: Dampaknya Belum Terlihat
Hilangnya Arsip Ijazah Jokowi di KPU: Bonatua Silalahi Geruduk KPU RI dan Siapkan Gugatan Citizen Lawsuit
Kapolri Jangan Diganti Dulu: Analis Ingatkan Prabowo soal Efek Kupu-kupu dan Risiko Politik di Tengah Polemik Hukum
Rocky Gerung: Blusukan Jokowi 102 Persen untuk Gibran, Ini Strategi Amankan Kekuasaan