Prof. Suzie menambahkan bahwa pemerintah menggunakan kekuasaan tersebut untuk meredam gelombang demonstrasi mahasiswa UI yang kerap mengkritisi kebijakan Jokowi. Dampaknya, perubahan sistemik terjadi di lingkungan kampus, yang secara perlahan mengikis independensi akademik.
"Tapi jelas bahwa itu mengurangi bobot pengetahuan dan kebenaran, etika, moral, norma ya, itu dilanggar semua. Kadang-kadang sebetulnya seorang dosen melakukan penelitian atau kerja-kerjanya itu penuh dengan etika dan syarat-syarat untuk benar-benar jujur dalam mengungkapkan kebenaran. Dan itu bisa jalan pintas yang dihilangkan dengan hilangnya aturan-aturan yang dijaga oleh Dewan Guru Besar," bebernya.
Ia kemudian menyoroti fenomena kontroversial terkait disertasi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang dinilai mengandung unsur plagiarisme namun tetap dipaksakan untuk diluluskan oleh pihak universitas. Kasus ini menjadi simbol dari melemahnya integritas akademik di UI pasca penerbitan PP 75/2021.
"Seperti kita melihat dalam kasus Pak Bahlil bisa menjadi calon doktor dengan disertasi yang dianggap plagiat atau mengambil data dari orang lain yang tidak benar. Dan sekarang malah UI dipaksa untuk menggolkan beliau ini tanpa revisi disertasi yang sebenarnya diusulkan oleh Dewan Guru Besar. Minta diluluskan," tandasnya.
Artikel Terkait
IPW Kritik Keras Febrie Belum Ditahan, Desak Prabowo Copot Jaksa Agung ST Burhanuddin
Perubahan Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet: Ini Penjelasan Mensesneg
Prabowo Syok Temukan Kerusakan Indonesia Stadium Akibat Salah Urus, Dana Rp Ribuan Triliun Raib
Sidang Etik 6 Pimpinan KPU RI: Pelanggaran Administrasi Dokumen Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019