Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Presiden RI tidak pernah memberikan instruksi kepada TNI dan Polri untuk menduduki jabatan sipil di luar ketentuan yang berlaku. Ia mengungkapkan bahwa personel aktif TNI dan Polri yang kini mengisi sejumlah posisi sipil terjadi karena permintaan langsung dari pejabat kementerian itu sendiri.
"Saya sampaikan bahwa Presiden tidak pernah memerintahkan untuk TNI-Polri masuk di wilayah sipil," kata Pigai dalam Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat pada Rabu (20/5/2026).
Pigai menjelaskan bahwa justru pejabat sipil lah yang mengajak personel TNI atau Polri untuk mengisi jabatan strategis di kementerian maupun lembaga. "Kalau menteri lain enggak berani bongkar kayak begini. Enggak pernah, tidak pernah (Prabowo instruksikan). Yang ada itu menteri-menteri yang sipil (mengajak TNI-Polri masuk jabatan sipil)," ujar Pigai.
Mantan komisioner Komnas HAM itu menyebut bahwa selama ini masyarakat salah kaprah jika menganggap keterlibatan aparat di lembaga sipil merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Pigai mencontohkan bahwa tidak ada satu pun pejabat di Kementerian HAM yang berstatus TNI dan Polri aktif.
"Kementerian HAM ini mulai dari security, office boy, sampai direktur, pejabat, dirjen, irjen, satu orang pun tidak ada yang berlatar belakang TNI maupun Polri," ucap Pigai.
Atas hal itu, Pigai mengaku tidak pernah ditegur Prabowo. Menurutnya, penempatan aparat di institusi sipil justru karena diminta oleh menterinya sendiri, bukan karena campur tangan Presiden.
Meski demikian, Pigai menilai wajar jika menteri yang berasal dari institusi TNI atau Polri membawa anak buahnya atau rekannya untuk mengisi jabatan tertentu di kementerian. Ia berpendapat bahwa persoalan sebenarnya adalah ketika pejabat sipil yang mengajak aparat mengisi jabatan di kementerian yang dipimpinnya.
"Kalau mau ingin mengkritisi ya media harus kritisi para pejabatnya. Kenapa menteri ini beberapa jenderal masuk jadi dirjen dan direktur? Kenapa menteri ini mengundang?" kata Pigai menyentil.
Artikel Terkait
Ribuan Buruh Akan Demo di Depan Kemenkeu Tuntut Pajak JHT 0 Persen
Safari Politik Jokowi dan PSI: Strategi Jangka Panjang Jaga Elektabilitas Gibran di Pilpres Mendatang
Safari Politik Jokowi Dinilai Bukan Silaturahmi, Pengamat: Demi Elektabilitas Anak dan Menantu
Safari Politik Jokowi ke Jawa Tengah Dinilai Gagal Geser Dominasi PDIP, PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah