Strategi Ambigu PDIP: Antara Dukung Pemerintah Prabowo dan Kritik Publik

Ia menjelaskan ada dua tekanan struktural yang melatarbelakangi strategi tersebut. Pertama, dari sisi relasi kekuasaan. Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan ruang komunikasi yang tidak ingin dirusak melalui konfrontasi terbuka.

PDIP juga menyadari posisinya sebagai kekuatan minoritas di parlemen membuat konfrontasi frontal terhadap pemerintah justru berpotensi memperlemah daya tawar politik partai tersebut. "Di sinilah logika survival partai. Lebih baik mempertahankan akses daripada membangun oposisi yang bersih namun terisolasi," ujarnya.

Faktor kedua adalah kebutuhan PDIP untuk tetap bersaing dalam kontestasi elektoral. Sebagai partai politik, PDIP membutuhkan narasi pembeda di hadapan publik, terutama pemilih kritis yang menjadi basis dukungannya. "Dalam kerangka demokrasi prosedural, kritik adalah instrumen kompetisi yang paling kasat mata. Tanpa sikap kritis, PDIP kehilangan narasi pembeda di hadapan pemilih," jelasnya.

Menurut Fatta, tarik-menarik antara kepentingan menjaga hubungan dengan pemerintah dan kebutuhan mempertahankan identitas politik melahirkan sikap yang dianggap abu-abu. "Yang tampak sebagai abu-abu sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai ambiguitas strategis, sebuah posisi yang sengaja dipelihara untuk menjaga fleksibilitas gerak di tengah medan politik yang belum stabil pasca-Pemilu 2024," tuturnya.

Meski menguntungkan dalam jangka pendek, Fatta mengingatkan strategi ini tidak bisa dipertahankan tanpa batas waktu. Publik cenderung menginginkan kejelasan sikap dari partai politik. "Dalam jangka pendek ambiguitas mungkin menguntungkan. Namun dalam jangka panjang, pemilih cenderung menghukum partai yang tidak memiliki pendirian jelas. Di situlah PDIP menghadapi taruhan politik yang sesungguhnya, meskipun memiliki basis pemilih yang relatif kuat," pungkasnya.