Deddy menambahkan, ketidakjelasan informasi dapat berdampak negatif pada citra pemerintah. Ia menilai ada kesan bahwa Gibran sengaja diposisikan sebagai figur yang paling responsif terhadap aspirasi masyarakat di tengah kritik yang dihadapi pemerintah. "Ini seolah-olah sedang berupaya menarik dia menjadi episentrum perhatian sebagai pihak yang mau mendengar pada saat pemerintah sedang terpojok. Ini aneh menurut saya," jelasnya.
Ia juga berpandangan bahwa penyampaian aspirasi mahasiswa seharusnya dilakukan melalui kementerian atau lembaga terkait, bukan langsung kepada Wapres secara mendadak. "Harusnya mahasiswa kalau harus bertemu pemerintah, silakan ketemu Menseskab, Menko Polhukam, atau pihak lain yang terkait tuntutan aspirasi mereka," pungkasnya.
Pengakuan Ketua BEM UBK: Terima Rp 20 Juta dari Polisi
Dugaan ini mencuat setelah pernyataan Ketua BEM FH UBK, Muhamad Abdimaludin, viral. Ia mengakui menerima uang sebesar Rp 20 juta setelah bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Uang tersebut diduga diberikan oleh oknum kepolisian untuk mengalihkan lokasi aksi demonstrasi dari Istana Negara ke DPR RI.
Dalam potongan video yang viral, Abdimaludin tidak bisa mengelak dan mengakui penerimaan dana tersebut di depan forum. "Saya mengakui kesalahan. Saya menerima uang tersebut. Rp 20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan. Dari pihak kepolisian (bernama) Aan," tutur Abdi, dikutip Selasa (23/6).
Abdi mengungkapkan, uang tersebut diberikan oleh oknum bernama Aan agar kelompok mahasiswa membatalkan aksi di Istana Negara dan mengalihkannya ke Gedung DPR RI. Namun pada realisasinya, massa mahasiswa tetap menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas.
Artikel Terkait
Jokowi Tak Pernah Hadir Sidang Ijazah Palsu, Roy Suryo dan Dokter Tifa Terancam Vonis Tak Adil
Fraksi Gerindra Yakin Gibran Tak Terlibat Demo Bayaran BEM FH UBK, Minta Isu Tak Dipolitisasi
Polemik Ijazah Jokowi: Pengamat Hukum Desak Transparansi demi Integritas Kepemimpinan Nasional
Penanganan Profesional Kasus Pencemaran Nama Baik Ijazah Jokowi: Pengamat Ingatkan Dampak Politik Luas