Putusan MK: Jakarta Tetap Ibu Kota, Pengamat Nilai IKN Hanya Ambisi Pribadi Jokowi

"Tujuannya agar lokasi IKN disetujui," tuturnya.

Tidak Ada Dasar Konstitusional untuk Pemindahan IKN

Jamiluddin juga menyoroti aspek konstitusional dalam penetapan lokasi IKN. Menurutnya, tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan lokasi ibu kota negara secara sepihak.

"Padahal, tidak ada kewenangan presiden untuk menetapkan lokasi IKN. Setidaknya hal itu tidak diatur dalam konstitusi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai DPR RI juga tidak memiliki mandat langsung dari rakyat untuk menyetujui pemindahan ibu kota negara. Keputusan strategis seperti ini seharusnya melibatkan partisipasi publik secara langsung.

"Jadi, penetapan lokasi IKN sama sekali tidak melibatkan rakyat secara langsung. Padahal persoalan IKN berkaitan langsung dengan hajat hidup setiap warga negara," jelasnya.

Referendum Sebagai Solusi Demokrasi

Dalam negara demokrasi, keputusan strategis seperti pemindahan ibu kota seharusnya melibatkan partisipasi publik secara langsung melalui referendum. Dengan cara ini, keputusan pemindahan IKN benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan keinginan presiden yang dipaksakan melalui justifikasi DPR.

"Dengan begitu, pindah tidaknya IKN semata kehendak rakyat, bukan maunya presiden melalui justifikasi DPR," pungkasnya.