PDIP Kritik APBN 2025: Utang Rp9.658 Triliun dan Defisit Membengkak Rp54 Triliun

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Didik Haryadi, mengungkapkan keprihatinannya di hadapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyoroti penambahan utang pemerintah yang mencapai Rp846 triliun dalam satu tahun, sehingga total utang hingga akhir 2025 membengkak menjadi Rp9.658 triliun.

"Rasio utang terhadap PDB 2025 mencapai 40,5 persen, sementara pada 2024 sebesar 39,8 persen. Pemerintah bertambah utang Rp846 triliun sehingga total utang sampai 2025 adalah sebesar Rp9.658 triliun," kata Didik dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V, Selasa, 7 Juli 2026.

Menurut Didik, realisasi pendapatan negara hanya mencapai 92 persen dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai 94 persen. Kondisi ini membuat defisit anggaran membengkak hingga 108 persen dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025. Besarnya defisit yang mencapai 2,81 persen PDB juga lebih tinggi dibanding target dalam APBN 2025 sebesar 2,53 persen. Akibatnya, defisit bertambah Rp54 triliun.

"Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengendalikan belanja sesuai dengan kemampuan pendapatan negara, sehingga defisit bertambah Rp54 triliun, suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat," tegasnya.