Selain persoalan fiskal, PDIP juga menyoroti sejumlah target pembangunan yang gagal dicapai. Tingkat kemiskinan yang ditargetkan berada di kisaran 7-8 persen justru terealisasi sebesar 8,25 persen. Sementara untuk tingkat kemiskinan ekstrem, indeks pembangunan manusia, dan nilai tukar nelayan (NTN) juga disebut tidak sesuai target APBN.
"Tingkat kemiskinan ekstrem target 0 persen, capaian tidak dilaporkan. Indeks modal pembangunan manusia target 0,56, capaian tidak dilaporkan. NTN target 105 sampai 108, capaian 103," katanya.
Selanjutnya, dari delapan prioritas nasional yang dibiayai APBN 2025, hanya sekitar 33 persen indikator yang dilaporkan berhasil mencapai sasaran. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari target yang direncanakan.
"Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai sebagaimana yang direncanakan yaitu 5,2 persen, sedangkan realisasinya 5,11 persen," tuturnya.
Untuk itu, Fraksi PDIP menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme di DPR.
Artikel Terkait
PHK Massal TikTok: Karyawan Teknologi Tokopedia Tersisa 35 Orang, Operasional Pindah ke China
Indonesia Siap Terapkan B50 Mulai 2026: Langkah Strategis Menuju Swasembada Energi
Purbaya ke China Urus Panda Bond, Ekonom: Jangan Dibesar-besarkan, Ini Baru Cari Utang!
Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax dan Pertamax Green per 10 Juni 2026, Ini Daftar Terbarunya