Ahok Minta Jaksa Periksa Jokowi Terkait Korupsi BBM Pertamina: Fakta & Kronologi Lengkap

Namun, Ahok mengungkapkan kendala wewenang dewan komisaris. Ia menyebut keputusan mengangkat atau mengganti direksi kerap dilakukan langsung oleh Menteri BUMN tanpa melalui dewan komisaris. "Sayangnya dua tahun terakhir keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui dewan komisioner sama sekali, langsung di-bypass oleh menteri BUMN," tuturnya.

Tantangan untuk Periksa Jokowi dan Pihak Lain

Ahok mendorong jaksa untuk berani memeriksa berbagai pihak lain yang lebih tinggi. "Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot," ucap politikus PDIP tersebut, yang disinyalir merujuk pada Presiden Joko Widodo.

Latar Belakang Kasus Korupsi Pertamina

Sidang ini memeriksa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023, yang menjerat sembilan terdakwa. Mereka didakwa telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 285,18 triliun, yang terdiri dari kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan keuntungan ilegal.

Terdakwa dalam kasus ini antara lain Muhammad Kerry Adrianto Riza (putra M Riza Chalid), sejumlah petinggi PT Pertamina International Shipping, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina Patra Niaga.

Mereka disangkakan melanggar UU Tipikor dengan ancaman hukuman yang berat. Sidang ini terus menjadi sorotan publik mengingat besarnya nilai kerugian negara yang diduga dan keterlibatan nama-nama besar di dalamnya.