Mu’ti memberikan contoh nyata dari kunjungannya ke sebuah PKBM di Majalengka yang menampung lebih dari 300 peserta didik. “Pesertanya ratusan, dan yang paling banyak justru Paket C,” katanya. Temuan ini membuktikan bahwa pendidikan kesetaraan adalah pilihan realistis bagi masyarakat yang tak bisa mengakses sekolah formal.
Penataan Ketat dan Komitmen Transparansi Pengelolaan PKBM
Meski menjadi solusi, Mu’ti menekankan perlunya penataan lebih ketat dalam pengelolaan PKBM. Hal ini penting mengingat seluruh peserta program kesetaraan menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Pemerintah harus memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik secara administrasi maupun akademik.
“Kami pastikan tidak boleh ada yang lompat-lompat. Paket C lulus dulu, Paket B menyusul. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegas Mu'ti, menekankan pentingnya kelulusan sesuai jenjang yang berlaku.
PKBM sebagai Strategi Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah
Penguatan PKBM merupakan strategi pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama belajar masyarakat. Saat ini, Kemendikdasmen telah memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal.
“Ini cara yang kami lakukan agar angka putus sekolah bisa dikurangi dan angka lama belajar bisa kita tingkatkan,” pungkas Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Artikel Terkait
JK Sarankan Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli ke Publik untuk Hentikan Polemik
Ramalan Tirta Siregar Soal Kecelakaan Kereta Api 2026 Terbukti? Ini Fakta di Balik Viral Ular Besi
Jasa Raharja Pastikan Santunan Rp90 Juta untuk Korban Meninggal Kecelakaan KRL di Stasiun Bekasi Timur
Kisah Pilu Ristuti Kustirahayu: Korban Tewas Kecelakaan KRL vs KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur