Mu’ti memberikan contoh nyata dari kunjungannya ke sebuah PKBM di Majalengka yang menampung lebih dari 300 peserta didik. “Pesertanya ratusan, dan yang paling banyak justru Paket C,” katanya. Temuan ini membuktikan bahwa pendidikan kesetaraan adalah pilihan realistis bagi masyarakat yang tak bisa mengakses sekolah formal.
Penataan Ketat dan Komitmen Transparansi Pengelolaan PKBM
Meski menjadi solusi, Mu’ti menekankan perlunya penataan lebih ketat dalam pengelolaan PKBM. Hal ini penting mengingat seluruh peserta program kesetaraan menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Pemerintah harus memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik secara administrasi maupun akademik.
“Kami pastikan tidak boleh ada yang lompat-lompat. Paket C lulus dulu, Paket B menyusul. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegas Mu'ti, menekankan pentingnya kelulusan sesuai jenjang yang berlaku.
PKBM sebagai Strategi Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah
Penguatan PKBM merupakan strategi pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama belajar masyarakat. Saat ini, Kemendikdasmen telah memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal.
“Ini cara yang kami lakukan agar angka putus sekolah bisa dikurangi dan angka lama belajar bisa kita tingkatkan,” pungkas Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Artikel Terkait
Cara Download Video TikTok Tanpa Watermark dengan Mudah dan Cepat
Gaji Guru Honorer Rp414 Ribu Usai 40 Tahun Mengabdi, P2G Kritik Anggaran Pendidikan untuk MBG
Dedi Mulyadi Alihkan Hadiah Rp250 Juta untuk Korban, John LBF Tambah Rp100 Juta
Hotman Paris Konfirmasi Razman Nasution Resmi Ditahan di Rutan Cipinang