11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan: Kronologi, Dampak, dan Solusi 2026

Pemerintah secara resmi menonaktifkan 11 juta penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan efektif 1 Februari 2026. Keputusan ini berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan Kementerian Sosial, BPS, dan Bappenas.

Dasar Hukum dan Skala Penonaktifan

Penonaktifan massal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026, yang diteken 19 Januari dan diundangkan 22 Januari 2026. Sebanyak 11-12% dari total sekitar 96,8 juta peserta PBI terdampak, dengan eksekusi yang dilakukan secara serentak, berbeda dari pola penyesuaian bertahap biasanya.

Dampak Langsung pada Masyarakat dan Pasien

Kebijakan ini langsung menimbulkan gejolak di lapangan. Banyak laporan menyebut pasien kronis, seperti pasien cuci darah dan penderita kanker, mengalami penolakan layanan di fasilitas kesehatan karena status kepesertaannya dinonaktifkan secara mendadak. Komunitas seperti KPCDI (Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia) menyuarakan protes keras.

Respons dan Kritik dari DPR dan LSM

Badan legislatif dan lembaga pengawas ikut menyoroti. Berbagai fraksi di DPR, termasuk PDI-P, Golkar, dan PKB, menyatakan keprihatinan dan mendesak adanya solusi segera. LSM seperti YLKI dan BPJS Watch mengkritik kebijakan ini berpotensi melanggar hak konstitusional warga atas kesehatan.

Penjelasan dan Solusi Darurat Pemerintah