Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya masalah operasional dan sosialisasi. Melalui rapat koordinasi, disepakati masa transisi selama 3 bulan (hingga Mei 2026). Dalam masa ini, seluruh 11 juta peserta yang dinonaktifkan tetap akan dilayani secara gratis, dengan iuran sepenuhnya ditanggung negara.
Prioritas reaktivasi diberikan kepada sekitar 120 ribu pasien dengan penyakit katastropik. Pemerintah juga menginstruksikan rumah sakit untuk tidak menolak pasien dan mempercepat perbaikan data secara kolaboratif.
Tujuan Pemutakhiran Data dan Isu Politisasi
Pemerintah menegaskan tujuan kebijakan ini adalah menargetkan subsidi dengan lebih tepat sasaran, yaitu hanya untuk warga desil 1-5 (kelompok sangat miskin hingga pas-pasan). Sebelumnya, ditemukan adanya kebocoran subsidi ke kelompok mampu (desil 6-10).
Program PBI BPJS kerap dianggap sebagai alat politik yang efektif. Pembagian kartu BPJS gratis, yang bernilai jutaan per tahun, dapat digunakan untuk mendulang dukungan politik, terutama mendekati masa pemilu atau pilkada.
Kesimpulan
Kasus penonaktifan massal 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan menjadi pengingat pentingnya eksekusi kebijakan yang matang dan berempati. Meski tujuan pemutakhiran data untuk ketepatan sasaran mulia, implementasi yang terburu-buru berisiko mengorbankan akses kesehatan warga paling rentan. Masa transisi 3 bulan menjadi solusi darurat untuk memitigasi dampak sosial yang telah terjadi.
Oleh: Rosadi Jamani (Ketua Satupena Kalbar)
Artikel Terkait
Dirut BPJS Kesehatan Tantang Anggota DPR: Kalau Bisa Rapikan Data PBI, Saya Gaji - Debat Panas Soal Peserta Nonaktif
Wali Kota Denpasar Aktifkan Kembali BPJS Kesehatan 24.401 Warga: Solusi & Biaya
4 Alasan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode: Analisis Strategi Politik 2024
Viral! Penumpang Gocar Diduga Mesum di Mobil Cipulir, Polisi Selidiki Identitas Pelaku