Kebijakan Larangan Angkot & Gojek Saat Lebaran: Solusi Macet atau Dampak Sosial?

Oleh: Tony Rosyid

Fenomena macet dan kota yang sepi saat Lebaran sudah menjadi pemandangan umum di Indonesia. Kota-kota besar ditinggalkan para perantau yang mudik ke kampung halaman, meninggalkan cerita kesederhanaan dan nostalgia.

Momen mudik Lebaran bukan sekadar tradisi, tetapi juga penggerak ekonomi penting di daerah. Uang yang dibawa perantau memutar roda ekonomi lokal, membuat warung, angkutan, dan jasa lainnya mengalami "panen raya". Bagi banyak pekerja, penghasilan selama periode ini bisa mencukupi kebutuhan bulanan.

Kebijakan Kontroversial: Libur Paksa untuk Sopir Angkot & Gojek

Di tengah dinamika ekonomi Lebaran ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan mengejutkan: meliburkan operasional angkot, gojek, dan becak selama dua minggu. Kebijakan ini disertai janji pemberian kompensasi kepada para pekerja.

Meski terlihat mulia, keputusan ini menuai kritik dan pertanyaan mendasar. Berikut beberapa poin analisisnya:

1. Stigma Negatif terhadap Pekerja Kelas Bawah

Larangan kerja ini seolah menempatkan sopir angkot dan driver gojek sebagai sumber masalah kemacetan. Padahal, mereka adalah bagian dari sistem transportasi yang sah dan dibutuhkan masyarakat, termasuk oleh warga yang tidak mudik.

2. Ketidakjelasan Nilai Kompensasi

Apakah nilai kompensasi yang diberikan setara dengan pendapatan normal atau pendapatan "panen raya" saat Lebaran? Perbedaan ini signifikan bagi kelangsungan hidup mereka dan keluarga.

3. Makna Kerja yang Lebih dari Sekadar Uang