Kritik Publik Menguat: Rencana Cetak Ulang Buku Pelajaran Prabowo Dinilai Boros APBN dan Abaikan Platform BSE

Rencana Cetak Ulang Buku Pelajaran Prabowo: Kritik Publik dan Pertanyaan soal Efisiensi Anggaran

Jakarta, MULTAQOMEDIA.COM – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merombak dan mencetak ulang buku pelajaran dari jenjang SD hingga SMA menuai beragam kritik dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai kurang tepat sasaran, terutama karena pemerintah sebelumnya telah memiliki platform digital bernama Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh siswa di Indonesia.

Wacana pencetakan ulang buku pelajaran ini mencuat setelah Presiden Prabowo dikabarkan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik buku pelajaran yang beredar di sekolah-sekolah. Dari hasil pengecekan tersebut, ditemukan sejumlah kekurangan seperti kualitas buku yang mudah rusak, ukuran huruf yang terlalu kecil, serta kenyamanan membaca anak-anak yang kurang diperhatikan.

Meskipun tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, langkah ini justru memicu perdebatan hangat di media sosial. Salah satu kritik tajam datang dari pengamat ekonomi Berly Martawardaya melalui akun X (dulu Twitter) miliknya. Berly menyoroti pendekatan yang pernah diterapkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana pemerintah membeli hak cipta buku pelajaran SD hingga SMA yang sudah tersedia di pasaran.

Mekanisme tersebut dinilai jauh lebih efisien karena buku dapat dicetak dengan biaya produksi rendah dan memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terjangkau bagi masyarakat. Berly menjelaskan bahwa program tersebut kemudian berkembang dengan melibatkan Kementerian Pendidikan untuk mengoordinasikan serta membiayai penulisan buku utama dan buku pendamping oleh guru-guru terpilih.

Menurut Berly, buku pelajaran berkualitas dengan harga murah sebenarnya dapat dihadirkan tanpa harus mengeluarkan anggaran besar untuk mencetak ulang seluruh buku dari nol. Buku-buku tersebut juga dapat diakses melalui perangkat digital maupun dicetak secara mandiri oleh sekolah dan siswa.

Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan SIBI: Solusi yang Terabaikan?

Pertanyaan kunci yang diajukan Berly adalah mengapa pemerintah tidak memanfaatkan BSE yang selama ini telah dikembangkan dan diakses secara luas. Dalam unggahannya, Berly menulis, "Jadi kita perlu dukung upaya Pak @ferrykoto yang pengaruhnya kuat, buat pertanyakan kenapa pemerintah tidak gunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang sudah dihasilkan selama beberapa dekade."

Berly juga menyoroti potensi besarnya anggaran APBN yang harus dialokasikan apabila pemerintah memilih mencetak ulang buku pelajaran SD hingga SMA secara massal. Menurutnya, pemerintah cukup memperbaiki aspek teknis seperti ukuran huruf atau format buku, kemudian mengunggahnya kembali melalui laman BSE Kementerian Pendidikan.

Kritik serupa disampaikan oleh Ferry Koto, pegiat media sosial yang aktif menyuarakan isu-isu pendidikan. Dalam unggahannya, Ferry menyebut bahwa Buku Sekolah Elektronik yang tersedia di platform SIBI (Sistem Informasi Perbukuan Indonesia) telah memiliki hak cipta di Kementerian Pendidikan. Ia juga menegaskan bahwa tim penyusun buku yang terdiri atas guru-guru terpilih sudah terbentuk sejak lama.