Kritik Publik Menguat: Rencana Cetak Ulang Buku Pelajaran Prabowo Dinilai Boros APBN dan Abaikan Platform BSE

"Sudah ada BSE yang sekarang bisa diakses di SIBI," tulis Ferry. Lebih lanjut, ia mempertanyakan hilangnya sejumlah buku Sekolah BSE di SIBI. Ferry menduga penghilangan atau penurunan akses terhadap file PDF tersebut berkaitan erat dengan rencana pencetakan buku secara fisik.

"Ini kenapa semua buku Sekolah BSE di SIBI hilang semua?" tanya Ferry sembari mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan bagian dari persiapan proyek pencetakan buku baru.

Proyek Pencetakan Buku Dikaitkan dengan PT Kertas Nusantara

Sorotan lain muncul dari unggahan Ikim Bonarto yang menyinggung kemungkinan proyek pencetakan buku pelajaran diberikan kepada PT Kertas Nusantara. "Mungkin ingin memberi proyek ke PT. Kertas Nusantara pak," tulis Ikim dalam unggahannya yang kemudian viral.

Dalam unggahan tersebut turut ditampilkan pemberitaan mengenai kondisi PT Kertas Nusantara, yang sebelumnya bernama PT Kiani Kertas. Perusahaan tersebut diketahui memiliki catatan persoalan keuangan dan beban utang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Unggahan itu kemudian mendapat tanggapan dari Berly Martawardaya. Ia menilai jika dugaan tersebut benar, maka persoalannya perlu mendapat perhatian serius dari publik. "Wah ini kalau bener maka blatant abuse banget," tulis Berly. Ia juga mendorong agar persoalan tersebut menjadi perhatian publik dan dibahas secara luas di media sosial maupun media massa.

Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa unggahan-unggahan tersebut merupakan kritik dan pertanyaan publik. Hingga saat ini, belum terdapat bukti konkret dalam materi yang beredar bahwa pemerintah telah menetapkan PT Kertas Nusantara sebagai pihak yang akan menerima proyek pencetakan ulang buku pelajaran.

Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Platform Digital

Dengan adanya BSE dan platform digital pendidikan yang telah tersedia, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan seluruh opsi sebelum mengalokasikan anggaran besar untuk pencetakan buku secara massal. Para kritikus menilai bahwa langkah yang lebih bijak adalah mengoptimalkan platform digital yang ada sekaligus memperbaiki kualitas fisik buku yang memang membutuhkan pembaruan.

Pemerintah juga diharapkan transparan dalam menjelaskan urgensi pencetakan ulang buku pelajaran serta memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, bukan sekadar proyek pengadaan yang berpotensi membebani APBN.