Bambang menilai, narasi yang dibangun oleh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu berpotensi memicu kegaduhan dan mengganggu stabilitas politik nasional. Menurutnya, pergerakan kebebasan sipil harus dibangun dalam ruang dialog demokratis dengan berpegang teguh pada konstitusi.
"Segala bentuk narasi yang berpotensi menciptakan kegaduhan tidak produktif harus dihindari. Energi bangsa harus fokus pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, bukan konflik internal," tegas Bambang.
Hormati Mandat Rakyat dan Jalur Konstitusional
FKPPI DKI Jakarta mengajak semua pihak untuk menghormati mandat rakyat yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Pemilihan Presiden 2024 yang sah. Bambang menekankan bahwa segala upaya pergantian kepemimpinan harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemerintah agar tetap fokus bekerja demi kepentingan rakyat, tanpa terdistraksi oleh kegaduhan politik yang tidak produktif," pungkas Bambang Dirgantoro.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia