Bambang menilai, narasi yang dibangun oleh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu berpotensi memicu kegaduhan dan mengganggu stabilitas politik nasional. Menurutnya, pergerakan kebebasan sipil harus dibangun dalam ruang dialog demokratis dengan berpegang teguh pada konstitusi.
"Segala bentuk narasi yang berpotensi menciptakan kegaduhan tidak produktif harus dihindari. Energi bangsa harus fokus pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, bukan konflik internal," tegas Bambang.
Hormati Mandat Rakyat dan Jalur Konstitusional
FKPPI DKI Jakarta mengajak semua pihak untuk menghormati mandat rakyat yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Pemilihan Presiden 2024 yang sah. Bambang menekankan bahwa segala upaya pergantian kepemimpinan harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemerintah agar tetap fokus bekerja demi kepentingan rakyat, tanpa terdistraksi oleh kegaduhan politik yang tidak produktif," pungkas Bambang Dirgantoro.
Artikel Terkait
Chatib Basri Pulang ke RI Mendadak, Spekulasi Jadi Menteri Keuangan Baru Makin Kuat
Pangkat Kehormatan Jenderal: Antara Penghargaan Militer dan Komunikasi Politik Rezim
Purbaya Buka Suara: Bantah Mundur dari Menkeu dan Isu Geser ke Gubernur BI
Said Iqbal Masuk Kabinet Prabowo, Ini Sinyal Terbaru dari Istana