Utang Pemerintah RI Tembus Rp9.920 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Rasio Masih Aman dan Terkendali

Analogi Perusahaan: Utang untuk Pengembangan Usaha

Purbaya meminta publik untuk tidak hanya melihat angka utang secara nominal, tetapi juga dari sisi kapasitas bayar dan kemanfaatan ekonomi. Ia menganalogikan utang pemerintah seperti perusahaan besar yang melakukan pinjaman untuk mengembangkan skala usahanya.

"Jadi gini, utang itu seperti kalau satu perusahaan mau ngembangin usahanya, dia bisa utangkan. Tapi perusahaan yang kecil atau perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma 1 juta, dia utang 1 juta, udah susahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang 1 juta, nggak apa-apa. Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira ya," jelasnya.

Kritik terhadap Pandangan Negatif Utang

Menkeu juga menyayangkan sikap skeptis beberapa pihak yang cenderung melihat utang secara negatif tanpa mempertimbangkan indikator komparatif. "Jadi kalau dilihat dari itu, harusnya Anda muji-muji kita. Cuma kan nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus? Sisi lihat, sisi komparatif," ujarnya.

Komposisi Utang: SBN Mendominasi, Pinjaman Tumbuh Tipis

Berdasarkan rincian dari DJPPR, mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun. Jumlah ini mencakup porsi terbesar dari total utang dan mengalami penambahan Rp265,66 triliun sejak akhir tahun lalu. Sementara itu, sisa utang berasal dari pinjaman yang tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun, tumbuh tipis sebesar Rp16,85 triliun dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026.

Pemerintah memastikan strategi pembiayaan tetap dijalankan secara terukur untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian pasar global. Dengan rasio utang yang masih di bawah 60 persen, Indonesia dinilai memiliki ruang fiskal yang cukup untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi.