Jamiluddin menambahkan, pengulangan komitmen ini dapat memberikan rasa lega bagi publik karena menunjukkan Indonesia tetap berada dalam koridor demokrasi. "Pernyataan Prabowo itu sekaligus menepis kekhawatiran Indonesia akan kembali ke negara otoriter," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian dari amanat konstitusi dan semangat reformasi. "Pernyataan Prabowo itu juga menggaransi Indonesia akan tetap dalam koridor negara demokrasi. Komitmen tersebut kiranya sejalan dengan amanat konstitusi dan reformasi," ujarnya.
Oleh karena itu, Jamiluddin berharap masyarakat tidak lagi merasa khawatir untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah, termasuk kepada presiden. "Karena itu, seharusnya tidak ada lagi kekhawatiran bagi siapa pun untuk mengkritik pemerintah, termasuk Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," pungkasnya.
Artikel Terkait
Kaesang Maju Caleg DPR RI di Jateng V: Strategi Menggempur Kandang Banteng PDI-P Demi Tembus Senayan
Elektabilitas Dedi Mulyadi Melesat Lampaui Prabowo, Sinyal Perpecahan di Gerindra atau Skenario Politik Baru Menuju Pilpres?
Amien Rais: Korupsi Era Jokowi Membuncah, Kini Melibatkan Lembaga Negara di Era Prabowo
Gerindra Diminta Terapkan Disiplin Senyap: Larangan Elit Sindir Dedi Mulyadi di Media Jadi Sorotan Pengamat