Jamiluddin menambahkan, pengulangan komitmen ini dapat memberikan rasa lega bagi publik karena menunjukkan Indonesia tetap berada dalam koridor demokrasi. "Pernyataan Prabowo itu sekaligus menepis kekhawatiran Indonesia akan kembali ke negara otoriter," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian dari amanat konstitusi dan semangat reformasi. "Pernyataan Prabowo itu juga menggaransi Indonesia akan tetap dalam koridor negara demokrasi. Komitmen tersebut kiranya sejalan dengan amanat konstitusi dan reformasi," ujarnya.
Oleh karena itu, Jamiluddin berharap masyarakat tidak lagi merasa khawatir untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah, termasuk kepada presiden. "Karena itu, seharusnya tidak ada lagi kekhawatiran bagi siapa pun untuk mengkritik pemerintah, termasuk Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," pungkasnya.
Artikel Terkait
Sony Sanjaya Sebut Penggantinya di BGN Tukang Fitnah, Singgung Permasalahan Baru Nanik S Deyang
Polda Metro Bantah Jaringan CCTV Bundaran HI Dimatikan Saat Demo Mahasiswa, Sebut Overload Sinyal
Kasus Roy Suryo: Polemik P21 Gaib dan Tahap Dua yang Tak Kunjung Jalan
Zaskia Adya Mecca Dirikan Posko Logistik Gratis untuk Dukung Aksi Mahasiswa di Bundaran HI