Mafia Survei Politik: Muslim Arbi Ungkap Dugaan Jaringan Enumerator Sama di Balik Kemiripan Hasil Survei

Muslim Arbi Soroti Independensi Lembaga Survei: Dugaan Mafia Survei Politik di Balik Kemiripan Hasil Survei

MULT AQOMEDIA.COM – Praktik survei politik di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, menyoroti fenomena kemiripan hasil survei dari berbagai lembaga yang memunculkan pertanyaan serius mengenai independensi proses pengumpulan data di lapangan.

Menurut Muslim Arbi, salah satu dugaan yang paling sering dibicarakan adalah penggunaan jaringan pengelola surveyor atau enumerator yang sama oleh sejumlah lembaga survei. Kondisi ini dinilai berpotensi besar membuat hasil survei memiliki pola atau kecenderungan yang serupa, bahkan hampir identik.

“Banyak orang bertanya, mengapa hasil survei politik dari berbagai lembaga sering kali terlihat mirip? Salah satu dugaan yang kerap dibicarakan adalah karena sebagian lembaga survei menggunakan pengelola jaringan surveyor atau enumerator yang sama untuk mengumpulkan data di lapangan,” ujar Muslim Arbi dalam pernyataan resminya kepada wartawan, Jumat, 31 Juli 2026.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada lembaga survei itu sendiri, melainkan pada dugaan adanya pihak ketiga yang secara sistematis mengelola jaringan enumerator di berbagai daerah. Ketergantungan pada jaringan yang sama ini membuat independensi proses pengumpulan data menjadi sangat dipertanyakan.

“Dugaan permainan bukan terjadi di lembaga surveinya, melainkan pada pihak yang mengelola jaringan surveyor. Mereka diduga memiliki kemampuan untuk mengatur proses pengambilan data sehingga angka-angka yang dihasilkan tampak seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang benar, padahal kualitas pelaksanaannya dipertanyakan,” tegasnya.

Bahkan, Muslim Arbi secara blak-blakan menyebut pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut sebagai “mafia survei politik”. Menurutnya, jika dugaan ini terbukti benar, maka persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut metodologi penelitian, tetapi telah menyentuh aspek etika demokrasi yang fundamental.