Indonesia Paling Rentan Terimbas Konflik Timur Tengah, Ini Analisis Risiko S&P Global

• Beban Subsidi Energi yang Membengkak: Lonjakan harga minyak dunia otomatis akan membebani anggaran subsidi energi pemerintah.


• Defisit Transaksi Berjalan Melebar: Biaya impor minyak yang melambung tinggi berpotensi memperlebar celah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia.


• Biaya Pinjaman (Bunga) yang Naik: Inflasi agresif akibat harga energi bisa memicu kenaikan suku bunga. Hal ini akan membuat pemerintah membayar lebih mahal untuk menerbitkan utang atau membiayai defisit anggaran.

Ketahanan Berbeda-beda di Kawasan ASEAN

S&P memandang tingkat ketahanan negara-negara Asia Tenggara terhadap guncangan ini berbeda-beda:

• Malaysia (Paling Stabil): Meski defisit anggaran dan subsidi diprediksi membengkak, pasar modal yang dalam serta pertumbuhan ekonomi yang solid menjadi pelindung. Penurunan fiskal sementara dinilai tidak akan langsung memicu perubahan peringkat utang.


• Thailand: Dianggap memiliki kebijakan moneter dan posisi eksternal yang cukup kuat untuk menahan guncangan.


• Vietnam: Dinilai memiliki bantalan yang memadai, namun tetap perlu mewaspadai risiko likuiditas eksternal jika biaya impor energi terus menggerus cadangan devisa.

Proyeksi Harga Minyak dan Dampak Berkelanjutan

S&P menyusun asumsi dasar bahwa puncak intensitas konflik dan gangguan di Selat Hormuz akan mereda. Namun, kerusakan infrastruktur energi di Timur Tengah diprediksi masih akan menyisakan dampak selama berbulan-bulan ke depan.

Dalam skenario ini, harga minyak mentah jenis Brent diperkirakan akan bertahan di level rata-rata 85 Dolar AS per barel hingga akhir tahun 2026. Kondisi ini yang akan terus menguji ketahanan fiskal dan eksternal negara-negara importir minyak seperti Indonesia.