"Kalau yang ditugasi menangani korupsi juga diduga terlibat persoalan hukum, tentu upaya pemberantasan korupsi tidak akan mudah," ujarnya. Meski demikian, Anwar tidak menyebut nama ataupun menyimpulkan status hukum pihak-pihak yang dimaksud.
Usul Libatkan Negara Berpengalaman Berantas Korupsi
Untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi, Anwar mengusulkan pemerintah mempertimbangkan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki rekam jejak baik dalam membangun pemerintahan yang bersih (clean government).
Ia mencontohkan kebijakan pemerintah pada era Presiden Soeharto yang pernah menunjuk perusahaan survei asal Swiss untuk membantu pengawasan barang impor. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola di sektor kepabeanan.
"Kalau memang serius ingin memberantas korupsi, mungkin bisa dipertimbangkan meminta bantuan negara-negara yang dikenal bersih dari praktik korupsi untuk membantu membangun pemerintahan yang bersih," katanya.
Dorong Perbaikan Integritas Aparatur
Anwar menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan komitmen politik presiden. Hal ini juga membutuhkan aparatur negara yang memiliki integritas. Ia mengibaratkan upaya membersihkan praktik korupsi seperti membersihkan lantai dengan sapu.
"Sudah nyaris tidak mungkin kita bisa membersihkan lantai rumah bangsa ini jika sapu yang dipergunakan juga sapu yang kotor," ujarnya. Menurutnya, reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur menjadi syarat penting agar agenda pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif.
Artikel Terkait
KPK Jamin Status Mahasiswa Unsoed Aman dan Kuliah Tetap Normal di Tengah Kasus Dugaan Pemerasan
Kronologi Lengkap Pencopotan dan Penangkapan Lodewyk Pusung: Fakta Telepon Teddy Indra Wijaya hingga Sidang Praperadilan BGN
Wafa Ahdina Mundur dari Unhan demi Pertahankan Hijab: Kisah Lengkap di Balik Keputusan Besar
KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Unsoed: Rektor dan Wakil Rektor Terjaring Dugaan Pemerasan Seleksi Mandiri