Menurut Adib, program MinyaKita seharusnya mampu menekan harga minyak goreng di pasaran. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, harga produk subsidi pemerintah ikut melambung tinggi. "Saya melihat ini harus menjadi tanggung jawab utama Kemenko Pangan. Mereka harus mengawasi rantai pasok dari produsen hingga konsumen agar jelas," tegasnya.
Adib juga menyoroti ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dan fakta harga di lapangan. "Jika HET-nya Rp15.000 tetapi dijual Rp22.000, berarti ada masalah. Menteri terkait juga harus bertanggung jawab. Ada ketidaksesuaian antara fakta di lapangan," tambahnya.
Atas dasar itu, Adib menilai tingginya harga MinyaKita menunjukkan kegagalan program dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng bagi masyarakat. "Kalau bicara soal kegagalan, berarti ini gagal. MinyaKita diciptakan untuk menekan harga pasaran," ujarnya.
Lebih lanjut, Adib menduga adanya pihak-pihak yang bermain dalam proses produksi dan distribusi MinyaKita, sehingga harga di tingkat konsumen melambung tinggi. "Jika harga pasaran mencapai Rp22.000, ini berarti ada pihak yang bermain dalam produksi dan distribusi program MinyaKita. Ketidaksesuaian ini harus diusut," pungkasnya.
Artikel Terkait
Menteri Keuangan Purbaya Hardik Anak Buah Zulhas di Sidang Proyek PLTSa Makassar
Said Didu Sebut Jokower dan Loyalis di Lingkaran Kekuasaan Jadi Dalang di Balik Upaya Makzulkan Prabowo
Prediksi Pilpres 2029: Tokoh Muda, Bayang-Bayang Penantang, dan Skenario Politik Terbaru
Pemakzulan Gibran Dinilai Lebih Realistis Dibanding Prabowo: Jalan Tengah Kurangi Risiko Konflik