Menurut Adib, program MinyaKita seharusnya mampu menekan harga minyak goreng di pasaran. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, harga produk subsidi pemerintah ikut melambung tinggi. "Saya melihat ini harus menjadi tanggung jawab utama Kemenko Pangan. Mereka harus mengawasi rantai pasok dari produsen hingga konsumen agar jelas," tegasnya.
Adib juga menyoroti ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dan fakta harga di lapangan. "Jika HET-nya Rp15.000 tetapi dijual Rp22.000, berarti ada masalah. Menteri terkait juga harus bertanggung jawab. Ada ketidaksesuaian antara fakta di lapangan," tambahnya.
Atas dasar itu, Adib menilai tingginya harga MinyaKita menunjukkan kegagalan program dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng bagi masyarakat. "Kalau bicara soal kegagalan, berarti ini gagal. MinyaKita diciptakan untuk menekan harga pasaran," ujarnya.
Lebih lanjut, Adib menduga adanya pihak-pihak yang bermain dalam proses produksi dan distribusi MinyaKita, sehingga harga di tingkat konsumen melambung tinggi. "Jika harga pasaran mencapai Rp22.000, ini berarti ada pihak yang bermain dalam produksi dan distribusi program MinyaKita. Ketidaksesuaian ini harus diusut," pungkasnya.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia