Prabowo di Ambang Chaos? Analisis Lengkap Risiko Tata Kelola, Bayang-Bayang Jokowi, hingga Ancaman Perang Informasi

Menurut Amir, narasi mengenai pihak yang ingin mendorong situasi menuju darurat militer harus ditempatkan sebagai dugaan atau hipotesis sampai terdapat bukti kuat mengenai aktor, jaringan, motif, dan rantai komandonya. "Kalau ada dugaan penyusup atau pihak yang ingin memperbesar kekacauan, itu harus dibuktikan melalui penyelidikan. Jangan sampai analisis intelijen justru berubah menjadi narasi tanpa verifikasi," ujarnya.

Ancaman Modern: Perang Informasi dan Delegitimasi Institusi

Amir menilai ancaman terhadap pemerintahan Prabowo tidak selalu berbentuk demonstrasi besar atau kerusuhan fisik. Dalam perspektif intelijen modern, ancaman juga dapat muncul melalui perang informasi, polarisasi masyarakat, manipulasi persepsi publik, disinformasi, serangan digital, serta delegitimasi terhadap institusi negara.

"Chaos tidak selalu dimulai dari massa yang turun ke jalan. Bisa dimulai dari perang persepsi. Ketika masyarakat sudah tidak percaya kepada institusi, sebuah peristiwa kecil bisa menjadi pemicu eskalasi besar," jelas Amir. Indikator awal yang harus diperhatikan pemerintah antara lain meningkatnya sentimen ketidakpercayaan terhadap institusi, membesarnya kesenjangan antara pemerintah dan kelompok masyarakat, munculnya narasi kekerasan, serta penyebaran informasi yang sengaja dirancang untuk memprovokasi.

Bayang-Bayang Jokowi: Bukan Penjelasan Tunggal

Tudingan mengenai masih kuatnya pengaruh pemerintahan sebelumnya di sekitar kekuasaan Prabowo perlu dilihat secara lebih terukur. Dalam sistem pemerintahan, keberlanjutan birokrasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya merupakan hal yang wajar. Persoalannya bukan sekadar apakah seseorang pernah menjadi bagian dari pemerintahan sebelumnya, melainkan apakah pejabat tersebut mampu menjalankan agenda pemerintahan baru secara profesional dan akuntabel.

"Yang lebih penting adalah apakah Presiden memiliki kendali efektif terhadap seluruh instrumen pemerintahan dan apakah mekanisme checks and balances berjalan. Kalau itu berjalan, keberadaan orang-orang dari pemerintahan sebelumnya tidak otomatis menjadi sumber chaos," ujar Amir. Sebaliknya, apabila terjadi konflik kepentingan, dualisme loyalitas, perebutan pengaruh, atau kebijakan yang tidak konsisten, persoalan tersebut memang dapat menjadi kerentanan politik.

Membangun Sistem Early Warning yang Efektif

Dalam perspektif intelijen, pemerintah seharusnya membangun sistem early warning yang tidak hanya bekerja ketika kerusuhan sudah terjadi. Deteksi dini harus mampu membaca perubahan sentimen masyarakat sebelum berubah menjadi mobilisasi massa. Amir mengidentifikasi setidaknya empat indikator yang perlu diperhatikan:

1. Meningkatnya keresahan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.


2. Memburuknya kepercayaan publik terhadap lembaga negara.


3. Munculnya jaringan digital yang secara sistematis menyebarkan provokasi dan disinformasi.


4. Munculnya aktor yang mencoba menghubungkan berbagai persoalan lokal menjadi satu narasi nasional yang bersifat konfrontatif.

Namun, sistem peringatan dini tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi. "Intelijen harus memberikan peringatan kepada pemerintah, bukan menentukan siapa yang boleh mengkritik pemerintah," tegas Amir. Menurutnya, pemerintah justru membutuhkan kritik sebagai salah satu sumber informasi untuk mendeteksi potensi kegagalan kebijakan.

Kesimpulan: Stabilitas Melalui Dua Pendekatan Sekaligus

Perdebatan mengenai peringatan Connie Rahakundini Bakrie dan analisis Amir Hamzah memperlihatkan bahwa ancaman terhadap stabilitas pemerintahan Prabowo tidak dapat dibaca secara hitam-putih. Ada kemungkinan munculnya aktor yang memanfaatkan keresahan masyarakat, tetapi terdapat pula persoalan objektif yang dapat menjadi sumber ketidakpuasan.

Kerusuhan Agustus 2025 memperlihatkan bagaimana kematian seorang pengemudi ojol dapat menjadi pemicu ledakan kemarahan yang lebih luas. Pada saat yang sama, penangkapan terhadap sejumlah penyebar konten provokatif memperlihatkan bahwa perang informasi telah menjadi bagian penting dalam dinamika konflik sosial-politik.

Karena itu, pemerintah Prabowo perlu membangun stabilitas dengan dua pendekatan sekaligus: memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap provokasi dan ancaman keamanan, serta memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, komunikasi publik, penegakan hukum, dan ruang demokrasi. Sebab, dalam perspektif keamanan nasional, negara tidak hanya runtuh ketika terjadi pemberontakan atau perang. Negara juga dapat melemah secara perlahan ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi, pemerintah kehilangan kemampuan mendengar kritik, dan setiap konflik sosial hanya dijawab dengan pendekatan keamanan.

Dengan demikian, peringatan Connie mengenai potensi "chaos" perlu ditempatkan sebagai alarm politik yang harus diuji, sementara pengalaman Agustus 2025 menjadi pelajaran bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan baik ancaman provokasi maupun akar persoalan yang membuat masyarakat mudah tersulut.