Analisis Risiko Chaos Pemerintahan Prabowo: Lebih Kompleks dari Sekadar Bayang-Bayang Jokowi

Peringatan keras dari pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengenai potensi kekacauan tata kelola pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto telah memicu diskusi publik yang luas. Connie menyoroti bahaya jika pemerintahan baru masih dibayangi oleh pengaruh dan peninggalan dari era Joko Widodo (Jokowi). Namun, analisis lebih dalam menunjukkan bahwa risiko chaos yang dihadapi pemerintahan Prabowo jauh lebih kompleks dan multifaset, melampaui sekadar isu bayang-bayang kepemimpinan lama.

Kritik Connie: Tata Kelola, Balas Budi, dan Kebebasan Berpendapat

Dalam dialog bersama Refly Harun, Connie Rahakundini Bakrie menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terhadap sejumlah indikator kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Ia menyoroti kecenderungan penunjukan pejabat yang didasarkan pada politik balas budi, bukan semata-mata pada kompetensi dan rekam jejak. "Mungkin bedanya ketika para pemimpin itu diambil dari tanda terima kasih ya jadi latar belakangnya apapun tidak dilihat," ujar Connie.

Lebih lanjut, ia mengkritik tindakan represif terhadap kelompok penyampai kritik. Menurutnya, demokrasi akan menghadapi persoalan serius apabila kritik dibalas dengan serangan, pelaporan, hingga kriminalisasi. "Bagaimana mungkin di negara yang mengaku demokrasi kok bisa orang berpendapat itu kemudian diserang bukan cuma diserang, dipolisikan, dikriminalisasi," tegasnya. Connie bahkan memperingatkan bahwa praktik kekuasaan tanpa kontrol dapat menjadi ancaman nyata terhadap ketahanan negara. "Jadi kalau ini dibiasakan kita enggak perlu nunggu perang dunia ketiganya, kita udah bubar duluan," pungkasnya.

Perspektif Intelijen: Membaca Potensi Chaos dengan Fakta dan Indikator

Menanggapi pernyataan tersebut, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah memberikan perspektif yang lebih terukur. Ia menegaskan bahwa kekhawatiran terhadap potensi kekacauan memang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, analisis mengenai potensi chaos harus dibangun berdasarkan indikator dan fakta intelijen, bukan hanya asumsi politik tentang siapa yang berada di sekitar Presiden Prabowo.

Amir menilai pemerintahan Prabowo secara kelembagaan telah memiliki mekanisme early warning untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan stabilitas nasional. "Pemerintahan Prabowo sudah mengantisipasi jika terjadi kerusuhan. Terlebih lagi Prabowo memiliki latar belakang militer dan pernah berada di Kopassandha. Artinya, persoalan early warning terhadap potensi gangguan keamanan tentu menjadi bagian penting dalam kalkulasi," kata Amir kepada wartawan, Senin (10/6/2026).

Pelajaran dari Kerusuhan Agustus 2025

Menurut Amir, pengalaman kerusuhan pada Agustus 2025 semestinya menjadi bahan evaluasi utama pemerintah. Kerusuhan tersebut tidak muncul dalam ruang hampa. Aksi demonstrasi dipicu oleh kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Affan Kurniawan meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob. Peristiwa ini kemudian memperbesar eskalasi demonstrasi yang sebelumnya telah dipicu oleh berbagai persoalan sosial-politik, termasuk polemik tunjangan anggota DPR.

"Yang harus dibaca adalah bagaimana sebuah pemicu bisa berkembang menjadi eskalasi nasional. Ada faktor kemarahan masyarakat, ada persoalan komunikasi politik, ada respons aparat, dan kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi," jelas Amir. Ia menekankan bahwa terlalu sederhana apabila seluruh rangkaian kerusuhan hanya dijelaskan sebagai hasil rekayasa atau operasi pihak tertentu.

Peran Media Sosial dan Provokasi Digital

Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah peran media sosial sebagai akselerator eskalasi konflik. Polri pada September 2025 menyatakan telah menangkap tujuh pelaku penyebaran konten provokatif dan memblokir 592 akun melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Di Jawa Barat, delapan orang ditangkap terkait pembakaran Wisma MPR di Bandung.

Namun, Amir mengingatkan bahwa keberadaan akun provokatif tidak otomatis membuktikan bahwa keseluruhan demonstrasi merupakan operasi yang dirancang dari awal. "Intelijen harus membedakan antara massa yang memang memiliki keresahan genuine dengan pihak yang kemudian menunggangi keresahan tersebut," katanya. Dalam terminologi intelijen, sebuah gerakan sosial dapat memiliki akar persoalan yang nyata, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh aktor lain untuk tujuan politik atau keamanan yang berbeda.

Narasi Darurat Militer dan Hoaks

Narasi mengenai kemungkinan pemberlakuan darurat militer sempat muncul dalam periode kerusuhan Agustus 2025. Namun, klaim tersebut terbukti tidak benar. ANTARA melakukan pemeriksaan fakta terhadap video yang mengklaim BIN telah mengumumkan Indonesia berada dalam kondisi darurat militer dan menyatakan klaim tersebut sebagai hoaks. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional saat itu, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, juga menegaskan tidak ada wacana penerapan darurat militer.